JurnalLugas.Com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat secara damai, namun ia mengingatkan adanya indikasi gerakan yang melenceng dari hukum dan berpotensi mengarah pada makar hingga terorisme.
“Aspirasi yang tulus harus dihargai. Hak untuk berkumpul secara damai wajib dilindungi. Tetapi, tidak bisa dipungkiri ada gejala aksi yang keluar dari koridor hukum, bahkan menjurus pada makar dan terorisme,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Tindakan Tegas Aparat
Kepala Negara menekankan, pemerintah tidak akan membiarkan tindakan anarkis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Ia menginstruksikan Polri dan TNI agar bertindak tegas terhadap aksi perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, hingga gangguan pada pusat-pusat ekonomi.
“Negara tidak boleh kalah oleh aksi perusakan yang merugikan rakyat. Aparat harus hadir untuk menjaga ketertiban,” tegasnya.
Demokrasi Tetap Terbuka
Meski menegaskan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum, Prabowo memastikan bahwa ruang demokrasi tetap dijaga. Ia mendorong masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib sehingga dapat ditindaklanjuti pemerintah.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi secara baik dan damai. Pemerintah menjamin suara rakyat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Didampingi Tokoh Bangsa
Dalam kesempatan itu, Prabowo didampingi sejumlah tokoh nasional, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Najamudin. Sejumlah pimpinan partai politik juga turut hadir, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Khalid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).
Dengan pernyataan ini, Presiden menegaskan keseimbangan antara menjaga demokrasi dan memastikan ketertiban hukum tetap berjalan.
Baca berita selengkapnya di 👉 JurnalLugas.Com
