JurnalLugas.Com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang diendapkan dalam bentuk deposito. Ia membantah pernyataan yang menyebut Pemprov Jabar termasuk salah satu daerah yang menyimpan dana besar di luar perbankan daerah.
“Saya sudah cek langsung ke Bank BJB. Tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (21/10/2025).
Pernyataan Dedi tersebut merupakan tanggapan atas ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut ada 15 pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat, memiliki dana simpanan non-produktif. Dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10), Purbaya menyebut Pemprov Jabar memiliki dana deposito senilai Rp4,17 triliun.
Minta Menkeu Buka Data Daerah
Dedi menilai, jika memang ada daerah yang menaruh dana APBD di deposito, maka hal itu merupakan bentuk ketidakmampuan mengelola keuangan publik. Ia pun mendesak Menkeu agar membuka data secara transparan mengenai daerah mana saja yang terbukti melakukan praktik tersebut.
“Kalau ada, tolong dibuka saja datanya. Jangan semua daerah disamaratakan. Kami yang bekerja baik malah bisa terdampak opini negatif,” tegas Dedi.
Menurutnya, persepsi publik yang keliru akan sangat merugikan daerah yang sedang aktif membelanjakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. “Jika semua dianggap sama, daerah yang benar-benar bekerja bisa kehilangan kepercayaan fiskal,” tambahnya.
Jabar Fokus Percepat Belanja Publik
Lebih jauh, Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini fokus mempercepat realisasi belanja publik, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Upaya efisiensi anggaran tetap dijalankan agar penggunaan dana daerah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap data Bank Indonesia yang mencatat total dana kas daerah mengendap mencapai Rp233 triliun. Rinciannya, pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun. Selain Jawa Barat, disebut pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan simpanan Rp14,68 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat tidak termasuk dalam daftar tersebut. “Kami justru sedang mempercepat realisasi, bukan menahan anggaran,” tutupnya.
Baca berita terverifikasi lainnya di JurnalLugas.Com
