JurnalLugas.Com — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mencapai swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa target besar tersebut bisa gagal jika petani terus mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk.
“Untuk memastikan cita-cita swasembada pangan berjalan, hari ini kami melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi pupuk,” ujar Saleh saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Balikpapan, Rabu (19/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi VII berdialog dengan manajemen PT Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim. Sejumlah isu penting mengemuka, mulai dari ketersediaan pupuk subsidi dan nonsubsidi, kesiapan produksi nasional, hingga jalur distribusi dari pabrik ke agen.
Saleh menegaskan bahwa Kalimantan Timur adalah tulang punggung produksi pupuk nasional. “Pupuk adalah kebutuhan utama petani. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkannya, apalagi pupuk subsidi. Kita tidak boleh gagal swasembada hanya karena kekurangan pupuk,” tegasnya.
Distribusi Harus Dikendalikan Negara
Anggota Komisi VII DPR, Yoyo Priyo Sudibyo, menambahkan bahwa permasalahan paling rawan justru berada pada sektor distribusi. Menurutnya, keterlambatan pupuk ke petani sering dipicu oleh lemahnya kontrol pada jalur distribusi.
“Kami mendorong agar pendistribusian tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga. Harus ditangani langsung oleh Pupuk Indonesia atau anak usahanya. Dengan begitu sistem lebih mudah diawasi dan keuntungan distribusi kembali ke negara,” ujar Yoyo.
Produksi Nasional Cukup, Dua Bahan Baku Masih Impor
Sementara itu, Sekretaris Dirjen IKFT Kemenperin, Sri Brimo Pratomo, memaparkan bahwa sepanjang 2024 Pupuk Indonesia memproduksi 7,1 juta ton pupuk jenis Urea dan NPK. Mayoritas bahan baku sudah bisa dipenuhi dalam negeri, namun masih ada dua komponen yang diimpor, yakni pospor dan kalium.
Pengawasan Digital Lewat Command Center
Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi kini diawasi secara ketat dengan teknologi digital. Setiap truk pengangkut dipasang GPS yang terhubung dengan Command Center.
“Jika truk keluar dari jalur distribusi, sistem akan langsung mendeteksi. Pupuk subsidi bahkan tidak boleh dialihkan lintas kecamatan,” jelas Tina. Ia juga menambahkan bahwa Pupuk Indonesia bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memastikan distribusi benar-benar aman, serta mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal.
Kunjungi: https://JurnalLugas.Com
