JurnalLugas.Com — Forum penting di Gedung Putih pada Jumat, 21 November 2025, menjadi panggung pernyataan tegas Wali Kota Terpilih New York Zohran Mamdani. Politisi progresif itu mendesak Presiden Donald Trump agar menghentikan alokasi besar-besaran dana pajak federal untuk operasi perang militer luar negeri dan mengalihkannya ke kebutuhan mendesak dalam negeri, terutama kesejahteraan warga New York.
Menurut Mamdani, prioritas utama rakyat termasuk pendukung Trump sendiri bukan lagi konflik internasional, melainkan krisis biaya hidup yang semakin menjerat warga kota.
Dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan, ia menegaskan bahwa aspirasi warga akar rumput sangat jelas, terutama yang ia temui selama masa kampanye di kawasan Hillside Avenue hingga Fordham Road.
Mamdani menyebut dua keluhan dominan yang berulang ia dengar dari masyarakat: kondisi hidup di kota yang semakin mahal dan kejenuhan publik terkait pendanaan perang berkepanjangan.
“Banyak warga meminta pemerintah mengakhiri perang tanpa ujung dan memastikan krisis biaya hidup ditangani. Itu suara yang saya dengar berulang kali dari lapangan,” ujar Mamdani menjelaskan hasil dialognya dengan pemilih.
Keluhan Warga: Pajak Bukan untuk Perang, tapi untuk Kesejahteraan
Mamdani mengisahkan percakapannya dengan seorang apoteker dari Queens serta beberapa warga lain yang menyampaikan frustrasi mereka terhadap penggunaan uang pajak untuk kepentingan militer.
Ia menilai bahwa suara publik seharusnya menjadi referensi kebijakan nasional.
“Masyarakat ingin pajak diarahkan untuk warga kota, untuk martabat kehidupan sehari-hari, bukan untuk operasi militer di luar negeri,” tegasnya.
Selain membahas isu domestik, diskusi juga menyinggung situasi geopolitik internasional termasuk konflik Gaza.
Mamdani kembali menegaskan posisi publik yang berkembang di New York.
“Saya berulang kali menyatakan bahwa ada tindakan yang merugikan kemanusiaan di Gaza, dan negara kita turut membiayainya,” ungkapnya.
Sorotan: Anak Tunawisma dan Biaya Hidup Menghimpit New York
Dalam pertemuan tersebut, Mamdani menyoroti kondisi kesejahteraan yang menurutnya telah mencapai titik kritis. Ia menyebut data yang mengungkap bahwa New York selama sembilan tahun berturut-turut memiliki lebih dari 100.000 anak sekolah yang mengalami tunawisma.
Krisis tersebut, menurutnya, menuntut langkah konkret pemerintah federal.
Selain itu, Mamdani memaparkan bahwa biaya sewa, harga bahan pokok, dan tarif utilitas di New York saat ini “mendorong warga keluar dari kota” karena tidak mampu mengikuti lonjakan pengeluaran. Dukungan pemerintah pusat, kata dia, merupakan kebutuhan mendesak.
Menuju Arah Kebijakan Baru?
Belum ada keterangan resmi mengenai respons Trump saat pertemuan tersebut. Namun, langkah Mamdani menekan pemerintah federal dipandang sebagai sinyal perubahan arah kebijakan fiskal kota New York ke depan fokus pada stabilitas ekonomi lokal dan pemulihan kesejahteraan rakyat.
Jika pengalihan dana federal terealisasi, New York diperkirakan dapat memperkuat layanan sosial, pendidikan, perumahan rakyat, dan penanganan tunawisma sektor yang selama ini kekurangan anggaran.
Mamdani menutup pernyataan dengan optimisme bahwa suara rakyat harus menjadi pusat politik.
Ia menegaskan bahwa “kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari realitas keseharian masyarakat.”
Kunjungi berita menarik lainnya di: https://JurnalLugas.Com
