JurnalLugas.Com — Upaya penanggulangan banjir di wilayah Bandung Raya mulai memasuki fase baru. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memulai langkah besar pada 2026 dengan fokus pada pembenahan tata ruang dan pembangunan bendungan di kawasan hulu.
Dalam paparannya di Bandung, Selasa (9/12/2025), Dedi menekankan bahwa penataan tata ruang menjadi fondasi utama pengendalian banjir jangka panjang. Ia menyebut pemulihan ruang hijau sebagai langkah pertama yang akan dikerjakan.
Menurut Dedi, tata ruang harus kembali ke karakter alaminya. Ia menyebut bahwa perluasan ruang hijau tidak terhindarkan, meski berpotensi memunculkan penolakan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati pemanfaatan lahan secara tidak tepat. “Ruang hijau harus ditambah demi memulihkan keseimbangan alam. Langkah ini mungkin memunculkan reaksi, tetapi ini keputusan yang harus diambil,” ujarnya.
Alih Fungsi Lahan Dihentikan Total
Pemprov Jabar juga siap menghentikan seluruh aktivitas alih fungsi lahan di kawasan pegunungan dan hulu sungai. Perubahan kebun teh atau hutan menjadi kebun sayur seperti kentang, yang membuat tanah rentan longsor dan memperparah sedimentasi Sungai Citarum, akan ditindak tegas.
Dedi menyebut pelaku alih fungsi lahan wajib mengembalikan wilayah tersebut ke bentuk semula, baik menjadi kebun teh maupun vegetasi keras lainnya. “Pengembalian fungsi lahan diperlukan agar tanah kembali kuat dan tidak membawa sedimen besar ke Citarum,” tegasnya.
Ia bahkan menyoroti kerusakan seluas 160 hektare di kawasan hulu yang diduga akibat pembukaan kebun sayur ilegal. “Saya sudah meminta agar pelakunya diproses hukum. Aktivitas ini jelas merusak lingkungan dan memperparah banjir,” kata Dedi.
Bendungan Kertasari Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain penataan tata ruang, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembangunan bendungan di Kertasari, Kabupaten Bandung. Bendungan ini dirancang menahan laju air dari kawasan hulu untuk mengurangi potensi banjir di kawasan tengah dan hilir.
“Bendungan tersebut akan menjadi salah satu solusi jangka panjang agar banjir bisa dikendalikan secara berkelanjutan,” jelas Gubernur.
Kerja Terpadu Bandung Raya Wajib Diperkuat
Dedi menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sepihak. Kolaborasi seluruh pemerintah daerah di Bandung Raya harus diperkuat, terutama dalam memulihkan danau-danau alami yang kini berubah menjadi kawasan permukiman dan bisnis.
Ia mencontohkan bahwa normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, reboisasi kawasan pegunungan, hingga pemulihan danau kecil merupakan pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama.
Soroti Kawasan Wisata dan Permukiman Ilegal
Selain kerusakan lahan pertanian, Gubernur juga menyoroti menjamurnya destinasi wisata baru yang sering muncul dengan membangun fasilitas permanen di wilayah resapan air. Tak sedikit pula permukiman warga yang berdiri di sepadan sungai, sehingga memperparah limpasan air saat debit meningkat.
“Kita harus objektif melihat bahwa banyak bangunan berdiri di area yang semestinya menjadi resapan. Ini harus ditata kembali,” katanya.
Setelah Karawang–Bekasi–Bogor, Bandung Raya Jadi Prioritas
Program besar penanganan banjir di Bandung Raya akan digarap setelah penyelesaian penanggulangan banjir di Karawang, Bekasi, dan sebagian Kabupaten Bogor.
Dedi menegaskan bahwa penataan besar-besaran ini tidak boleh lagi ditunda. “Jika ingin banjir selesai secara menyeluruh, penataan harus dimulai sekarang. Pada musim kemarau mungkin muncul penolakan, tapi proses ini tetap harus dijalankan,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Barat menargetkan Bandung Raya dapat keluar dari siklus banjir tahunan mulai 2026.
Kunjungi laman berita lainnya di: https://JurnalLugas.Com
