JurnalLugas.Com — Kasus penipuan digital di Indonesia dan dunia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Modus yang digunakan pelaku kini tak lagi sederhana, mulai dari akun palsu, foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), hingga panggilan video deepfake yang nyaris mustahil dibedakan dari manusia asli.
Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur, menilai akar persoalan dari maraknya penipuan digital ini terletak pada lemahnya sistem verifikasi identitas secara digital. Situasi tersebut diperparah oleh perkembangan teknologi generatif yang melesat cepat dalam tiga tahun terakhir.
Menurut Niki, kualitas konten manipulatif mengalami lompatan signifikan setiap tahun. Jika pada 2023 manipulasi visual masih relatif mudah dikenali, maka pada 2024 kualitas deepfake sudah berada di level tinggi. Memasuki 2025, teknologi seperti Stable Diffusion mampu menghasilkan gambar yang menyerupai foto profesional.
Bahkan, hanya dengan rekaman suara sekitar 15 menit, pelaku dapat membuat voice clone yang meyakinkan. Sementara itu, satu perintah singkat atau prompt sudah cukup untuk menciptakan foto palsu yang tampak realistis.
“Sekarang, membuat voice clone atau foto palsu itu sangat cepat dan mudah,” ujar Niki dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Virtual Camera Jadi Celah Baru Penipuan
Ia menjelaskan, banyak kasus deepfake bermula dari penggunaan virtual camera yang memanipulasi wajah saat proses verifikasi. Jika sistem keamanan tidak mampu membedakan input asli dan hasil rekayasa, identitas palsu dapat lolos dan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan.
Niki mencontohkan kasus fraud device farm yang terhubung dengan sekitar 48 juta rekening secara global, serta peretasan aset kripto senilai sekitar USD 1,5 miliar oleh kelompok peretas yang diduga mendapat dukungan negara. Di sejumlah negara, kejahatan siber bahkan telah menjadi sumber pendapatan terorganisir.
“Dulu terdengar seperti cerita serial TV, sekarang itu realitas,” katanya.
Identitas Digital Jadi Titik Kritis
Meski ancaman meningkat, Niki melihat kondisi ini sebagai momentum untuk memperbarui standar keamanan digital. Ia menegaskan, sebagian besar penipuan digital bermuara pada satu masalah utama, yaitu identitas yang tidak diverifikasi secara kuat.
“Hampir semua fraud berawal dari problem identitas,” tegasnya.
Sebagai respons, VIDA mengembangkan teknologi verifikasi berlapis yang bekerja sejak detik pertama foto diambil hingga data dinyatakan valid. Proses verifikasi hanya dapat dilakukan melalui kamera fisik perangkat pengguna, bukan hasil manipulasi perangkat lunak.
Setelah pengambilan foto, sistem VIDA mencocokkan wajah dan data identitas dengan basis data kependudukan Dukcapil. Dengan mekanisme ini, wajah pengguna harus sesuai dengan data e-KTP nasional, termasuk kecocokan NIK dan elemen identitas lainnya.
Tak hanya itu, teknologi AI dan deep learning digunakan untuk mendeteksi anomali seperti gerakan tidak natural, penggunaan emulator, pola device farm, hingga ciri visual hasil manipulasi AI. Jika terdeteksi kejanggalan, proses verifikasi akan otomatis dihentikan, dengan perlindungan enkripsi berlapis untuk mencegah modifikasi data.
Niki menegaskan, seluruh pengembangan AI di VIDA difokuskan pada perlindungan pengguna, bukan eksploitasi data. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara industri, regulator, dan media untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat pertahanan terhadap penipuan digital.
“Dengan standar verifikasi identitas yang kuat dan ekosistem yang bergerak bersama, keamanan digital masyarakat tetap bisa terjaga di tengah pesatnya teknologi generatif,” pungkasnya.
Baca informasi teknologi dan keamanan digital lainnya di https://JurnalLugas.Com
