JurnalLugas.Com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk menangani persoalan pendangkalan sungai di sejumlah daerah terdampak bencana. Satgas ini diusulkan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan akan difokuskan pada pengerukan lumpur sungai sekaligus pengolahan air menjadi air bersih yang layak konsumsi masyarakat.
Keputusan strategis tersebut diambil Presiden dalam rapat terbatas bersama jajaran terkait di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Kepala Negara menegaskan bahwa normalisasi kuala atau muara sungai merupakan pekerjaan rekayasa berskala besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Muara sungai harus dinormalisasi. Kementerian Pertahanan dan TNI agar berkoordinasi dengan para gubernur serta melibatkan ahli teknik dari BUMN Karya, PU, hingga fakultas teknik. Ini pekerjaan engineering besar,” ujar Presiden Prabowo secara singkat.
Strategi Dredging untuk Pulihkan Fungsi Sungai
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, langkah utama Satgas Kuala adalah melakukan pengerukan atau dredging guna mengangkat timbunan lumpur yang menghambat aliran sungai ke laut. Dengan alur sungai kembali dalam dan lancar, risiko banjir dapat ditekan sekaligus memulihkan fungsi transportasi air.
Selain itu, pendalaman kuala juga akan mempermudah mobilisasi alat berat melalui jalur sungai. Cara ini dinilai lebih efektif dibanding jalur darat yang kerap terputus atau rusak pascabencana.
“Contohnya Sungai Tamiang yang sudah dangkal. Kita lakukan pendalaman sungai, sekaligus pembersihan kayu sisa bencana dan pengiriman alat berat lewat jalur air. Program ini tidak hanya di Tamiang, tapi juga menjangkau Bireuen sampai Sibolga,” lapor Sjafrie kepada Presiden.
Anggaran Dijamin, Presiden Tambah Komitmen Dana
Menanggapi rencana besar tersebut, Presiden Prabowo menegaskan agar tidak ada keraguan soal pembiayaan. Pemerintah pusat siap menambah anggaran demi kelancaran operasi kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur sungai.
“Awalnya Rp51 triliun, saya naikkan jadi Rp60 triliun. Kalau masih kurang untuk dredging kuala, tidak masalah. Yang penting rakyat tertolong,” tegas Presiden.
Satgas Kuala Libatkan TNI dan Sistem Pengolahan Air
Usai mendapat persetujuan Presiden, Menhan langsung membentuk Satgas Kuala dengan melibatkan TNI Angkatan Darat. Satgas ini memiliki dua fungsi utama: tim pendalaman kuala dan tim pemanfaatan air sungai.
Tim pemanfaatan air akan dilengkapi teknologi water treatment system untuk mengolah air sungai yang berlumpur menjadi air bersih. Langkah ini diharapkan menjadi solusi cepat bagi warga yang kesulitan akses air bersih pascabencana.
Satgas Kuala dijadwalkan mulai beroperasi dalam dua pekan ke depan. Lokasi perdana operasi ditetapkan di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebelum diperluas ke wilayah lain yang mengalami masalah serupa.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana melalui pendekatan terpadu antara pertahanan, teknik sipil, dan kemanusiaan.
Baca berita nasional dan kebijakan strategis lainnya di https://JurnalLugas.Com
