JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, kali ini dengan menyasar sektor penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dinilai rawan praktik kolusi dan penyimpangan anggaran.
Langkah tegas tersebut terlihat dari penempatan sejumlah mantan penyidik dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Salah satu tokoh Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa pengangkatan ini mencerminkan keseriusan Prabowo dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat, meskipun sektor tersebut berbasis keagamaan.
“Walaupun basisnya agama, sektor haji ini banyak celah untuk kolusi dan korupsi. Itulah mengapa Presiden Prabowo benar-benar memantau langsung,” ujar Hendarsam pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Tujuh Eks Pegawai KPK Dilibatkan Awasi Pelayanan Haji
Menurut Hendarsam, terdapat tujuh mantan pegawai KPK yang kini diberi mandat untuk memperkuat sistem pengawasan di tubuh BP Haji. Penunjukan mereka diyakini mampu mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi sejak dini, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak main-main dalam hal penegakan integritas birokrasi.
Berikut daftar beberapa eks pegawai KPK yang kini mengisi posisi strategis di BP Haji:
- Budi Agung Nugraha – Mantan penyidik senior KPK, kini menjabat Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
- Chandra Sulistio Reksoprodjo – Mantan Kepala Biro SDM KPK, kini menjadi Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
- March Falentino – Mantan penyidik KPK, kini mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat.
- Nurul Huda – Mantan pengawas internal KPK, kini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat.
- Harun Ar-Rasyid – Penyidik senior yang dikenal gigih di KPK, kini dipercaya sebagai Deputi Pengawasan BP Haji.
Tidak Hanya Haji, Penegakan Hukum Diintensifkan
Hendarsam juga menambahkan, perhatian Prabowo tidak hanya tertuju pada sektor haji. Ia menyebut, sejak awal pemerintahan, Presiden juga aktif mendorong lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk membongkar kasus-kasus besar yang selama ini mengendap.
“Ini bukan gimmick. Kita lihat bagaimana Kejagung dan KPK bergerak cepat sejak Prabowo mulai menjabat. Ini bagian dari Asta Cita yang ingin mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas.”
Komitmen Berkelanjutan
Dengan pelibatan figur-figur kredibel dari KPK, publik diharapkan dapat melihat perubahan nyata dalam pengelolaan ibadah haji yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini dinilai strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara, terutama dalam sektor yang sangat sensitif secara moral dan keagamaan.
Presiden Prabowo disebut akan terus menjaga momentum ini sepanjang masa pemerintahannya, dengan harapan Indonesia benar-benar keluar dari bayang-bayang budaya korupsi yang selama ini membebani pembangunan nasional.
Untuk informasi dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
