JurnalLugas.Com — Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan kontroversial terkait minyak Venezuela. Dalam keterangan terbarunya, Trump mengklaim Washington akan memperoleh keuntungan ekonomi dalam skala raksasa dari penjualan minyak negara Amerika Latin tersebut, mulai dari miliaran hingga berpotensi menembus angka triliunan dolar.
Pernyataan itu disampaikan Trump pada Jumat, 9 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus berada di Venezuela sampai kondisi negara itu dinilai “diperbaiki”. Menurutnya, penguasaan dan pengelolaan minyak Venezuela menjadi bagian dari strategi pemulihan sekaligus kepentingan ekonomi AS.
“Kami mengambil minyak bernilai sangat besar. Jumlahnya bisa ratusan miliar dolar dan bahkan berkembang menjadi triliunan,” ujar Trump singkat di hadapan media.
Kesepakatan Minyak AS–Venezuela
Sebelumnya, pada Selasa, 5 Januari 2026, Trump mengungkap bahwa otoritas sementara Venezuela telah menyetujui penyerahan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak kepada Amerika Serikat. Kesepakatan ini disebut sebagai bagian dari pengaturan baru pasca-operasi militer AS di negara tersebut.
Trump juga menekankan bahwa hasil penjualan minyak Venezuela tidak hanya akan memperkuat ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga diklaim akan digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela. Ia menyebut dana tersebut akan diarahkan pada stabilisasi ekonomi, bantuan kemanusiaan, serta pembangunan ulang institusi negara.
Venezuela Wajib Beli Produk Amerika
Dalam pernyataan lanjutan pada Rabu, 6 Januari 2026, Trump menambahkan syarat lain dalam kesepakatan tersebut. Ia menyebut Venezuela hanya akan diperbolehkan membeli produk buatan Amerika Serikat sebagai bagian dari kerja sama ekonomi baru dengan Washington.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya memperluas dominasi ekonomi AS di kawasan Amerika Latin, sekaligus membuka pasar besar bagi industri dalam negeri Amerika. Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi Venezuela terhadap AS.
Operasi Militer dan Penangkapan Maduro
Situasi Venezuela memanas sejak 3 Januari 2026, ketika Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran. Dalam operasi itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan diterbangkan ke New York.
Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili di Amerika Serikat atas tuduhan keterlibatan dalam jaringan “narko-terorisme”. Pemerintah AS juga menilai kepemimpinan Maduro sebagai ancaman serius, tidak hanya bagi stabilitas regional tetapi juga bagi keamanan Amerika Serikat.
Langkah ini menuai kecaman luas. Pemerintah Venezuela melalui otoritas di Caracas segera meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan darurat untuk membahas operasi militer AS yang dinilai melanggar kedaulatan negara.
Presiden Sementara Venezuela Dilantik
Di tengah krisis politik tersebut, Mahkamah Agung Venezuela mengambil langkah cepat. Untuk sementara, kewenangan kepala negara dialihkan kepada Wakil Presiden Delcy Rodríguez. Ia secara resmi dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari 2026.
Pelantikan ini disebut bertujuan menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah kekosongan kekuasaan. Namun, legitimasi pemerintahan sementara ini masih menjadi perdebatan di tingkat internasional.
Dampak Global dan Sorotan Dunia
Klaim Amerika Serikat atas minyak Venezuela, ditambah penangkapan presiden yang masih menjabat, memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional. Isu kedaulatan, hukum internasional, serta eksploitasi sumber daya alam kembali mengemuka.
Di sisi lain, Trump tetap bersikukuh bahwa langkah yang diambil AS adalah demi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat kedua negara. Pernyataan tersebut hingga kini terus memancing polemik dan menjadi perhatian utama media global.
Sumber referensi dan berita lainnya dapat dibaca di https://JurnalLugas.Com
