JurnalLugas.Com — Inggris dikabarkan menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan sejumlah pangkalan militernya, termasuk Diego Garcia di Kepulauan Chagos, sebagai titik operasi serangan terhadap Iran. Sikap ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perbedaan pandangan strategis antara London dan Washington.
Laporan media Inggris, Kamis (19/2), menyebutkan penolakan tersebut berkaitan erat dengan kekhawatiran pemerintah Inggris terhadap potensi pelanggaran hukum internasional serta risiko konsekuensi hukum jika pangkalan itu digunakan dalam operasi militer ofensif terhadap Iran.
Trump Kritik Sikap Inggris soal Diego Garcia
Presiden AS Donald Trump sebelumnya melontarkan kritik tajam terhadap Inggris terkait rencana penyerahan kedaulatan Pulau Diego Garcia. Trump menilai pulau strategis itu bisa menjadi elemen penting untuk menghadapi “potensi serangan” dari Iran apabila perundingan nuklir menemui jalan buntu.
Ia juga mendesak Inggris agar tidak menyerahkan Diego Garcia, meski kesepakatan politik sebelumnya telah dicapai. Namun, desakan tersebut tampaknya tidak mengubah sikap London.
Kekhawatiran Hukum Internasional Jadi Alasan
Pemerintah Inggris menilai penggunaan pangkalan militernya untuk menyerang Iran berpotensi menempatkan negara itu pada posisi rawan secara hukum di mata internasional. Kekhawatiran ini membuat Inggris belum memberikan lampu hijau kepada AS, meski hubungan pertahanan kedua negara selama ini dikenal sangat erat.
Sumber yang dikutip media menyebutkan, penolakan ini bahkan diklaim memengaruhi sikap Trump terhadap rencana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer terkait penyerahan Kepulauan Chagos.
Diego Garcia dan Kepentingan Militer AS
Pangkalan Diego Garcia yang berada di wilayah Kepulauan Chagos selama ini dianggap strategis bagi militer AS. Selain Diego Garcia, rencana operasi militer AS juga disebut melibatkan pangkalan udara RAF Fairford di Inggris, yang kerap menjadi lokasi penempatan pesawat pengebom berat Angkatan Udara AS.
Meski demikian, Inggris menegaskan tetap berpegang pada komitmen hukum dan politik internasional dalam setiap keputusan strategis.
Inggris Bela Kesepakatan dengan Mauritius
Pada Kamis, Kantor Luar Negeri Inggris membela kesepakatan penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Pemerintah Inggris mengingatkan bahwa Trump sendiri pada 5 Februari lalu sempat menyatakan kesepakatan tersebut sebagai opsi terbaik yang dapat dicapai.
Kesepakatan itu, yang disetujui pada 3 Oktober 2024, menetapkan bahwa Inggris akan menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos, termasuk Diego Garcia, kepada Mauritius. Sebagai gantinya, Inggris tetap mempertahankan kendali atas pangkalan udara di Diego Garcia selama 99 tahun, disertai dukungan finansial dan investasi infrastruktur bagi Mauritius.
Tekanan Internasional Sejak 2019
Mauritius telah lama menentang klaim kedaulatan Inggris atas Kepulauan Chagos. Tekanan internasional menguat sejak 2019, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang mendesak Inggris melepaskan wilayah tersebut.
Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS dijadwalkan menggelar perundingan dengan Mauritius pada 23–25 Februari untuk menegaskan pentingnya Diego Garcia bagi keamanan nasional AS, terutama dalam konteks dinamika kawasan dan hubungan dengan Iran.
Langkah Inggris menolak penggunaan pangkalan militernya menandai sikap hati-hati London dalam pusaran ketegangan global, sekaligus menunjukkan bahwa kepentingan hukum internasional kini menjadi pertimbangan utama, bahkan dalam hubungan dengan sekutu terdekat seperti Amerika Serikat.
Baca berita dan analisis geopolitik lainnya di https://JurnalLugas.Com
