JurnalLugas.Com — Pemerintah Iran secara resmi menuding Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memicu gelombang unjuk rasa hingga berujung kerusuhan dan ketidakstabilan nasional. Tuduhan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Dalam dokumen diplomatik tersebut, Iran mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai campur tangan sistematis Washington, yang dinilai melanggar hukum internasional dan memperkeruh situasi dalam negeri Iran. Iravani menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat, yang disebut dilakukan bersama Israel, telah melampaui batas dengan memanfaatkan ancaman, provokasi, serta dorongan terbuka terhadap kekerasan.
“Pemerintah Iran menolak segala bentuk intervensi asing yang secara sengaja diarahkan untuk mengganggu stabilitas dan keamanan nasional,” tulis Iravani secara singkat dalam pernyataannya kepada PBB.
Dari Protes Damai Berujung Kerusuhan
Iran juga menyoroti perubahan karakter aksi massa yang awalnya berlangsung damai namun kemudian berubah menjadi kerusuhan disertai vandalisme. Pemerintah menyebut kondisi tersebut sebagai akibat dari hasutan eksternal yang memperuncing emosi publik.
Gelombang unjuk rasa mulai muncul pada akhir Desember lalu, dipicu oleh melemahnya nilai tukar rial Iran terhadap mata uang asing. Anjloknya mata uang nasional tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga barang kebutuhan, baik di tingkat grosir maupun eceran, sehingga memicu keresahan masyarakat.
Awalnya, protes difokuskan pada tuntutan ekonomi dan stabilitas harga. Namun dalam perkembangannya, sejumlah aksi berubah menjadi tindakan destruktif yang menargetkan fasilitas umum dan properti negara.
Ancaman Terbuka dari Gedung Putih
Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali melontarkan pernyataan keras terhadap otoritas Iran. Dalam salah satu pernyataannya pada Jumat (9/1), Trump menegaskan bahwa Washington siap turun tangan jika terjadi korban jiwa di kalangan pengunjuk rasa.
Trump bahkan mengancam akan “memukul sangat keras di titik paling menyakitkan” apabila aparat Iran dianggap bertanggung jawab atas kematian demonstran. Pernyataan ini kemudian dijadikan Iran sebagai bukti keterlibatan langsung AS dalam memperkeruh suasana domestik.
Pemerintah Iran menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan politik dan provokasi terbuka yang bertentangan dengan prinsip non-intervensi.
Kerusakan Fasilitas Publik di Teheran
Media lokal Iran melaporkan bahwa pada hari yang sama terjadi kerusakan terhadap sejumlah properti milik warga dan negara di ibu kota Teheran. Wali Kota Teheran, Alireza Zakani, menyebut bahwa kelompok perusuh menyerang fasilitas aparat keamanan, membakar bus umum serta mobil pemadam kebakaran, dan merusak sejumlah kantor perbankan.
Zakani menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang melakukan protes damai. Ia menyebut adanya upaya terorganisir untuk mengubah demonstrasi menjadi kekacauan publik.
Televisi pemerintah Iran juga melaporkan adanya korban dalam insiden tersebut, meski tidak merinci apakah korban berasal dari warga sipil, aparat keamanan, atau peserta kerusuhan.
Situasi Kembali Kondusif
Sementara itu, Kepolisian Iran memastikan bahwa kondisi nasional telah kembali terkendali. Juru bicara Kepolisian Iran, Saeed Montazer Al-Mahdi, menyatakan pada Jumat malam bahwa situasi di seluruh wilayah Iran sudah kondusif, sehari setelah terjadinya kerusuhan secara meluas.
Menurut kepolisian, langkah pengamanan tambahan telah diterapkan untuk mencegah eskalasi lanjutan dan memastikan stabilitas publik tetap terjaga.
Iran berharap PBB dan komunitas internasional dapat bersikap objektif serta mengecam segala bentuk intervensi asing yang dinilai mengancam kedaulatan negara. Surat resmi ke Sekjen PBB tersebut menjadi langkah diplomatik Teheran untuk membawa isu ini ke forum global.
Baca berita internasional terkini dan analisis mendalam lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
