JurnalLugas.Com — Hakim merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia. Profesi ini memegang peran strategis dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan, serta memastikan supremasi hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan tanggung jawab yang besar, negara memberikan kompensasi berupa gaji pokok dan beragam tunjangan yang disesuaikan dengan jenjang jabatan serta masa pengabdian.
Seiring terbitnya sejumlah regulasi baru, penghasilan hakim di Indonesia mengalami perubahan signifikan, khususnya pada aspek tunjangan yang mulai diberlakukan secara penuh pada 2026.
Mengenal Hakim dan Kewenangannya dalam Sistem Peradilan
Secara hukum, hakim adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan yudisial untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai pengendali jalannya persidangan agar berlangsung objektif, tertib, dan berkeadilan.
Adapun tugas dan kewenangan hakim meliputi:
- Menerima serta mengadili perkara sesuai kompetensi pengadilan.
- Memimpin persidangan dan menjaga ketertiban proses hukum.
- Menilai alat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak.
- Menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan.
- Melakukan penafsiran hukum jika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan aturan.
- Menjalankan tindakan yudisial lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Rincian Gaji Hakim di Indonesia Berdasarkan Regulasi Terbaru
Gaji hakim di Indonesia diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2024 sebagai perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkamah Agung. Besaran gaji ditentukan oleh golongan dan masa kerja.
Gaji Hakim Golongan III
Penghasilan hakim golongan III berkisar mulai dari Rp2,78 juta hingga Rp5,18 juta per bulan, tergantung masa kerja dari 0 tahun hingga lebih dari 32 tahun. Kenaikan gaji berlangsung bertahap seiring lamanya masa pengabdian.
Gaji Hakim Golongan IV
Untuk golongan IV, gaji hakim berada pada rentang Rp3,28 juta hingga Rp6,37 juta per bulan. Golongan ini umumnya diisi oleh hakim dengan jabatan dan pengalaman lebih tinggi dalam struktur peradilan.
Tunjangan Hakim 2026 Naik Signifikan hingga 280 Persen
Mulai Januari 2026, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2026. Kenaikan ini mencapai hingga 280 persen, dengan besaran tunjangan berkisar antara Rp46,7 juta hingga Rp110,5 juta per bulan, tergantung tingkat jabatan.
Seorang pejabat di lingkungan peradilan menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga independensi hakim serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum agar terhindar dari potensi konflik kepentingan.
Sebelumnya, tunjangan hakim masih mengacu pada aturan lama dengan nilai tertinggi sekitar Rp40 juta per bulan. Dengan regulasi baru, tunjangan hakim kini meningkat hampir tiga hingga empat kali lipat dibandingkan kebijakan sebelumnya.
Tidak Berlaku untuk Hakim Ad Hoc, Muncul Ketimpangan
Kenaikan tunjangan tersebut hanya berlaku bagi hakim karier, sementara hakim ad hoc termasuk hakim tipikor, perikanan, dan HAM belum mendapatkan penyesuaian serupa. Hingga kini, penghasilan hakim ad hoc masih mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2013 yang belum mengalami revisi selama lebih dari satu dekade.
Kondisi ini memicu keresahan. Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia menyatakan adanya potensi aksi mogok kerja nasional apabila pemerintah dan Mahkamah Agung tidak segera merespons ketimpangan tersebut. Mereka menilai kesenjangan penghasilan berpotensi mengganggu stabilitas proses peradilan jika dibiarkan berlarut-larut.
Kenaikan gaji dan tunjangan hakim menjadi salah satu kebijakan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Namun, tantangan ke depan tidak hanya soal kesejahteraan hakim karier, melainkan juga keadilan bagi seluruh aparatur peradilan, termasuk hakim ad hoc. Sinkronisasi kebijakan dinilai krusial agar reformasi peradilan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
Baca informasi hukum dan kebijakan publik lainnya hanya di
https://JurnalLugas.Com
