JurnalLugas.Com — Gejolak pasar modal nasional kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan reaksi keras menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026.
Menurut Hashim, penurunan tajam IHSG bukan sekadar persoalan teknis pasar, melainkan menyangkut martabat dan reputasi ekonomi Indonesia di mata dunia. Presiden Prabowo disebut sangat terpukul karena kejatuhan indeks tersebut terjadi di tengah sorotan lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Menanggapi situasi itu, Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menegaskan komitmen manajemen bursa untuk segera mengeksekusi langkah-langkah strategis guna memperkuat kepercayaan pasar. Ia menyebut dukungan penuh pemerintah menjadi modal penting bagi BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pembenahan cepat.
Jeffrey menyampaikan bahwa sinergi antara regulator, pengelola bursa, dan pemerintah pusat kini berjalan lebih solid. Dukungan tersebut, kata dia, akan diterjemahkan dalam aksi nyata untuk menjawab catatan evaluasi dari MSCI, khususnya terkait transparansi kepemilikan saham dan free float.
Ia menambahkan, perhatian langsung dari Presiden menjadi dorongan moral bagi jajaran baru BEI untuk bergerak cepat dan terukur. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola, peningkatan keterbukaan informasi, serta perlindungan investor, terutama investor ritel.
Di sisi lain, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa kemarahan Presiden Prabowo dipicu oleh kekhawatiran akan tercorengnya kredibilitas Indonesia di pasar keuangan global. Ia menilai peristiwa trading halt akibat kejatuhan IHSG telah menimbulkan dampak psikologis dan finansial bagi banyak pelaku pasar.
Hashim juga menyoroti bahwa kejadian tersebut mempertaruhkan wibawa OJK dan BEI sebagai otoritas pasar modal. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menempatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh kebijakan dan operasional pasar modal ke depan.
Menurutnya, bagi Presiden Prabowo, menjaga kehormatan Republik Indonesia adalah prinsip utama. Pemerintah tidak ingin reputasi Indonesia sebagai negara dengan pasar modal berkembang tercoreng akibat lemahnya transparansi dan tata kelola.
Sebagai latar belakang, tekanan di pasar saham domestik bermula ketika IHSG anjlok hingga lebih dari tujuh persen ke kisaran 8.320 pada Rabu, 28 Januari 2026. Pelemahan tersebut terjadi tak lama setelah MSCI menyampaikan sorotan terhadap struktur kepemilikan dan tingkat keterbukaan free float saham di Indonesia.
Tekanan jual berlanjut hingga memaksa BEI memberlakukan penghentian sementara perdagangan setelah indeks sempat merosot sekitar delapan persen. MSCI sendiri memberikan batas waktu hingga Mei 2026 bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Apabila catatan tersebut tidak dipenuhi, Indonesia berisiko mengalami penurunan bobot dalam indeks global, bahkan menghadapi kemungkinan degradasi status dari Emerging Market menjadi Frontier Market. Risiko ini dinilai dapat berdampak besar terhadap arus investasi asing dan stabilitas pasar keuangan nasional.
Pemerintah bersama BEI dan OJK kini berpacu dengan waktu. Langkah cepat dan terukur menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus menjaga posisi Indonesia di peta pasar modal global.
Baca berita lainnya https://JurnalLugas.Com
