JurnalLugas.Com — Pemerintah terus mematangkan langkah besar menuju transisi energi dan transportasi nasional. Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif dengan dukungan energi terbarukan, terutama tenaga surya.
Dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Kamis, 19 Maret 2026, Presiden menilai ketergantungan terhadap bahan bakar fosil harus segera dikurangi karena berisiko terhadap ketahanan energi nasional.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan energi matahari menjadi solusi strategis agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor minyak. Dalam pernyataannya, Presiden mengisyaratkan bahwa arah kebijakan energi ke depan akan berfokus pada sumber daya yang berkelanjutan dan tersedia melimpah di dalam negeri.
“Ke depan kita dorong listrik yang bersumber dari energi terbarukan, terutama matahari, supaya kita tidak terus bergantung pada bahan bakar impor,” ujarnya.
Transformasi Menyeluruh dari Kendaraan hingga Industri
Program peralihan ini tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga mencakup sepeda motor dan kendaraan berat seperti truk serta alat pertanian. Pemerintah telah melakukan simulasi yang menunjukkan efisiensi besar jika konversi ini dilakukan secara luas.
Presiden menilai kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun kembali kekuatan industri nasional.
Menurutnya, jika dijalankan secara konsisten, langkah ini akan menjadi jawaban atas berbagai persoalan mendasar di sektor energi dan ekonomi.
Target Ambisius 100 GW Tenaga Surya
Sebagai penguat kebijakan, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya mencapai 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun. Saat ini, produksi domestik masih berada di angka sekitar 11 GW.
Lonjakan kapasitas tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus menopang ekosistem kendaraan listrik yang terus berkembang.
Hentikan Ketergantungan pada Diesel
Presiden juga menyoroti penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dinilai tidak efisien dan mahal. Dengan kapasitas mencapai 13 GW, pemerintah berencana menggantinya dengan sumber energi yang lebih ekonomis.
Ia menegaskan bahwa penghapusan PLTD akan menjadi langkah penting dalam mengurangi pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi sistem energi nasional.
Kendaraan Listrik Lebih Hemat bagi Masyarakat
Dari hasil kajian pemerintah, penggunaan motor listrik terbukti mampu menekan pengeluaran masyarakat hingga sekitar 20 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Efisiensi ini menjadi salah satu alasan kuat pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan harga energi yang lebih selektif. Masyarakat mampu yang tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan dikenakan harga sesuai pasar global, sementara masyarakat umum didorong beralih ke listrik yang lebih terjangkau.
Arah Baru Menuju Kemandirian Energi
Langkah yang diambil pemerintah menandai babak baru dalam upaya mencapai kemandirian energi nasional. Dengan mengandalkan energi surya dan kendaraan listrik, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat industri dalam negeri.
Transformasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor energi hijau di masa depan.
Baca selengkapnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
