JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus memasuki fase penguatan kualitas. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengirimkan pesan keras kepada seluruh mitra pelaksana agar tidak bermain-main dengan standar yang telah ditetapkan negara.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Padang Pariaman, Yandri menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan biasa, melainkan bagian dari strategi nasional yang menyangkut langsung keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Program ini tidak bisa diperlakukan seperti proyek biasa. Semua pihak wajib patuh aturan karena ini menyangkut kualitas hidup masyarakat,” ujar Yandri dalam pernyataan singkatnya.
Standar Diperketat, Ribuan Dapur Dihentikan
Pemerintah pusat kini memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga mutu makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.
Yandri mengungkapkan bahwa lebih dari dua ribu dapur MBG terpaksa dihentikan sementara operasionalnya karena tidak memenuhi standar teknis dan operasional.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah tegas demi memastikan keamanan pangan tetap terjaga. “Penghentian ini bukan tanpa alasan. Ini bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat penerima manfaat,” katanya.
Pengetatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program prioritas nasional berjalan tidak hanya luas, tetapi juga berkualitas tinggi.
Bukan Ajang Bisnis atau Pencitraan
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menyoroti adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk kecenderungan menjadikan MBG sebagai sarana bisnis atau sekadar konten media sosial.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan semacam itu berisiko menurunkan standar keamanan pangan dan kualitas layanan. “Program ini adalah amanat negara, bukan ruang eksperimen atau pencitraan,” tegasnya.
Menurutnya, setiap mitra dapur harus mengedepankan tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas, mengingat penerima manfaat mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia.
Desa Jadi Pilar Ekonomi Nasional
Selain meninjau pelaksanaan MBG, Mendes Yandri juga melihat langsung progres pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah tersebut. Program ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh terpusat di kota, melainkan harus tumbuh dari desa sebagai fondasi utama.
“Kopdes Merah Putih dirancang untuk melindungi pelaku usaha kecil sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas,” jelasnya.
Menurut Yandri, koperasi desa akan menjadi instrumen strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat desa di tengah persaingan pasar.
Langkah tegas pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan MBG menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kualitas program sosial. Tidak hanya memastikan distribusi berjalan luas, tetapi juga menjamin keamanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap program MBG dapat menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dimulai dari desa.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
