JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase penguatan pengawasan di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru dibangun tidak boleh langsung beroperasi sebelum menjalani tahapan uji coba layanan dan pelatihan khusus bagi penjamah makanan.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kualitas makanan, kebersihan dapur, hingga keamanan distribusi benar-benar memenuhi standar nasional. Pemerintah ingin pelaksanaan MBG berjalan tanpa menimbulkan persoalan kesehatan maupun pencemaran lingkungan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan tahapan pra-operasional menjadi syarat utama sebelum dapur MBG melayani masyarakat.
Menurutnya, simulasi operasional penting dilakukan agar seluruh alur kerja di dapur dapat diuji lebih awal, mulai dari pengolahan bahan pangan, distribusi makanan, hingga penanganan limbah.
“SPPG wajib trial terlebih dahulu sebelum mulai beroperasi penuh. Pelatihan penjamah makanan juga menjadi syarat mutlak agar pelayanan berjalan aman dan sesuai standar,” ujarnya saat melakukan pemantauan di Kota Malang, Kamis 07 Mei 2026.
BGN menilai kualitas sumber daya manusia di dapur MBG menjadi faktor penting keberhasilan program. Sebab, ribuan makanan diproduksi setiap hari dan dikonsumsi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Selain aspek pelayanan makanan, BGN juga memperketat pengawasan pengelolaan limbah dapur. Setiap SPPG diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan minimal tiga chamber atau kompartemen pengolahan.
Kebijakan ini diterapkan agar limbah sisa produksi makanan tidak mencemari lingkungan sekitar. Air buangan dari dapur MBG harus dalam kondisi steril sebelum dialirkan keluar.
Harjito menyebut pengelola yang belum memiliki sistem IPAL memadai wajib menyiapkan armada tangki pengangkut limbah setiap hari sebagai solusi sementara.
“Lingkungan harus tetap aman. Karena itu limbah tidak boleh dibuang sembarangan,” katanya.
Di sisi lain, jumlah dapur MBG diperkirakan terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan penerima manfaat. Pemerintah kini mulai memfokuskan perluasan layanan untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau dikenal dengan kategori 3B.
Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan jumlah ibu hamil di wilayah tersebut mencapai sekitar 12 ribu orang. Pemerintah meminta data penerima manfaat segera diverifikasi agar penyaluran program lebih tepat sasaran.
Jika kebutuhan terus meningkat, jumlah SPPG di Kota Malang diperkirakan masih akan bertambah antara 20 hingga 25 unit baru dalam waktu mendatang.
BGN menilai ekspansi dapur MBG bukan hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran dapur baru membuka peluang kerja, meningkatkan permintaan bahan pangan, hingga menghidupkan usaha kecil di sekitar wilayah operasional.
Sementara itu, Wahyu Hidayat memastikan Pemerintah Kota Malang terus melakukan pengawasan terhadap seluruh operasional SPPG agar pelaksanaan MBG berjalan lancar tanpa hambatan.
Saat ini Kota Malang memiliki 82 unit SPPG, termasuk empat dapur baru yang baru saja diresmikan.
Pemkot Malang bahkan telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi seluruh aktivitas dapur MBG. Tim tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan standar pelayanan, sanitasi, dan distribusi makanan berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan dilakukan rutin dan setiap perkembangan selalu dilaporkan agar program tetap terkendali,” kata Wahyu.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat sejak dini. Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga aman, higienis, dan memberi dampak ekonomi bagi daerah.
Baca berita nasional lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
