JurnalLugas.Com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik seiring besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah yang diklaim untuk memperkuat pemenuhan gizi nasional. Di tengah pembahasan dana program yang mencapai triliunan rupiah, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa relawan dapur MBG bukan berstatus pegawai tetap pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan relawan yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG direkrut untuk mendukung operasional program di lapangan dengan skema kerja fleksibel.
“Relawan bukan pegawai tetap pemerintah. Mereka membantu pelaksanaan program agar distribusi makanan bergizi berjalan lancar,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 08 Mei 2026.
Program MBG sendiri menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan dukungan anggaran besar karena menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Dana yang disiapkan pemerintah digunakan untuk pengadaan bahan pangan, operasional dapur, distribusi makanan, hingga penguatan sistem pelayanan gizi nasional.
Dalam pelaksanaannya, relawan memiliki peran penting di berbagai sektor operasional seperti pemorsian makanan, pencucian ompreng, distribusi makanan, hingga membantu proses pelayanan di dapur MBG. Meski terlibat langsung dalam kegiatan harian, status mereka berbeda dengan tenaga yang direkrut melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BGN menilai keterlibatan relawan menjadi salah satu kekuatan utama program karena mampu membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem gotong royong dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menurut Dadan, relawan yang ingin bergabung tidak dibatasi usia maksimum selama memiliki kondisi sehat dan siap bekerja di lapangan. Namun, syarat usia minimal tetap ditetapkan 18 tahun demi memastikan kesiapan dalam menjalankan tugas operasional.
Besarnya dana MBG juga membuat pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. BGN memastikan seluruh pelaksanaan akan diawasi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi seimbang.
Pengamat kebijakan publik menilai keterlibatan relawan dalam program bernilai triliunan rupiah menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan birokrasi formal, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memperkuat layanan sosial nasional.
Dengan semakin luasnya perekrutan relawan, program MBG diharapkan mampu mempercepat distribusi makanan bergizi ke berbagai wilayah sekaligus membuka kesempatan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
