JurnalLugas.Com – Pemerintah pusat mengintensifkan strategi pengentasan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan program nasional berjalan efektif di lapangan.
Dalam forum koordinasi bersama pemerintah daerah di Bengkulu, ia menekankan bahwa pengawalan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar agenda pusat, melainkan tanggung jawab bersama lintas level pemerintahan.
“Program pengentasan kemiskinan harus dijaga implementasinya. Fokusnya jelas, pemenuhan gizi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan infrastruktur,” ujarnya.
Fokus SDM Jadi Arah Kebijakan Nasional
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah pembangunan nasional bergeser lebih tajam pada peningkatan kualitas manusia. Pemerintah menilai bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bantuan sosial semata, tetapi harus melalui intervensi jangka panjang berbasis SDM.
Program MBG menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan generasi muda mendapatkan asupan nutrisi memadai. Sementara itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Menurut Rachmat, investasi pada manusia akan berdampak langsung pada produktivitas ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat.
Provinsi Bengkulu menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut. Dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di kisaran 12 persen, angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang berada di sekitar 8 persen.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang membutuhkan intervensi lebih terarah dan konsisten. Pemerintah daerah diminta tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan efektivitasnya melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.
“Daerah harus aktif memastikan program berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegasnya.
Infrastruktur dan Ekonomi Lokal Ikut Didorong
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi daerah. Keduanya dinilai sebagai fondasi penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sinergi antara program sosial dan pembangunan ekonomi diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara signifikan.
Dengan kombinasi kebijakan berbasis SDM, penguatan infrastruktur, dan stimulasi ekonomi lokal, pemerintah optimistis angka kemiskinan dapat ditekan secara bertahap. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengawal implementasi di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas kolaborasi pusat dan daerah dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial di Indonesia.
Baca berita dan analisis lainnya di https://JurnalLugas.com
(SF)
