JurnalLugas.Com — Di tengah maraknya penggunaan layanan pinjaman online (pinjol), muncul pertanyaan yang sering mengemuka di masyarakat: apakah pinjol bisa melaporkan nasabah ke polisi jika terjadi gagal bayar? Pertanyaan ini penting, terutama bagi pengguna yang khawatir terhadap konsekuensi hukum dari keterlambatan atau ketidakmampuan melunasi utang.
Fenomena pinjol memang berkembang pesat seiring kemudahan akses digital. Namun, tidak semua pengguna memahami batasan hukum antara utang piutang dan tindak pidana.
Utang Pinjol Masuk Ranah Perdata, Bukan Pidana
Secara hukum, hubungan antara peminjam dan penyedia pinjol merupakan perjanjian utang piutang yang masuk dalam ranah perdata. Artinya, ketika seseorang tidak mampu membayar utang, hal tersebut pada dasarnya bukan tindak kriminal.
Mengacu pada prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seseorang tidak bisa dipidana hanya karena tidak mampu membayar utang. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai panduan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seorang praktisi hukum keuangan digital, Andri Wibowo, menjelaskan secara singkat, “Gagal bayar pinjol bukan kejahatan pidana. Itu murni persoalan perdata antara kreditur dan debitur.”
Kapan Pinjol Bisa Lapor Polisi?
Meski utang tidak termasuk pidana, ada kondisi tertentu yang bisa membuat kasus pinjol masuk ranah hukum pidana. Misalnya:
- Penggunaan identitas palsu saat mengajukan pinjaman
- Penipuan atau manipulasi data
- Tindakan penggelapan dana
Dalam kasus seperti itu, pinjol memiliki dasar hukum untuk melaporkan ke pihak berwajib, karena sudah masuk kategori tindak pidana, bukan sekadar utang.
Namun, jika hanya karena telat atau tidak mampu membayar, maka pinjol tidak bisa serta-merta membawa kasus ke polisi.
Ancaman dan Teror dari Pinjol Ilegal
Masalah lain yang sering terjadi adalah intimidasi dari pinjol ilegal. Banyak pengguna mengaku diteror, diancam akan dipenjara, bahkan data pribadinya disebarkan.
Padahal, praktik tersebut melanggar hukum. OJK secara tegas melarang penagihan yang bersifat intimidatif, apalagi menyebarkan data pribadi.
“Kalau ada ancaman atau teror, justru konsumen yang bisa melapor ke polisi,” ujar Andri.
Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal
Penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal:
- Pinjol legal: Terdaftar dan diawasi OJK, mengikuti aturan penagihan yang jelas
- Pinjol ilegal: Tidak terdaftar, sering melakukan pelanggaran seperti teror dan bunga tidak wajar
Mengecek legalitas pinjol sebelum meminjam menjadi langkah penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Langkah Aman Jika Gagal Bayar
Jika mengalami kesulitan membayar pinjol, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:
- Hubungi pihak pinjol untuk negosiasi restrukturisasi
- Jangan menghindar, tetap komunikatif
- Laporkan jika ada intimidasi atau pelanggaran
- Cari bantuan lembaga perlindungan konsumen
Dengan pendekatan yang tepat, masalah utang bisa diselesaikan tanpa harus berujung pada konflik hukum.
Pinjol tidak bisa langsung melaporkan nasabah ke polisi hanya karena gagal bayar. Utang adalah persoalan perdata, bukan pidana. Namun, jika terdapat unsur penipuan atau pelanggaran hukum lain, maka jalur hukum pidana bisa ditempuh.
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital serta memastikan hanya bertransaksi dengan pinjol yang legal dan diawasi.
Untuk informasi menarik lainnya seputar keuangan dan hukum digital, kunjungi JurnalLugas.Com.
(WN)
