JurnalLugas.Com — Dalam praktik hukum di Indonesia, perbedaan antara wanprestasi dan penipuan kerap menjadi perdebatan. Keduanya sama-sama berawal dari sebuah perjanjian, tetapi berujung pada konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Jika wanprestasi masuk ranah perdata, penipuan justru menyeret pelakunya ke pidana.
Putusan penting dari Mahkamah Agung memberikan garis tegas terkait hal ini. Melalui perkara Nomor 1689 K/PID/2015, MA menekankan bahwa unsur itikad buruk menjadi pembeda utama antara wanprestasi dan penipuan.
Awal Kasus Relasi Kolega Berujung Masalah Hukum
Kasus ini bermula dari hubungan profesional antara Henry Kurniadi dan Rezky Gustinawati yang pernah bekerja di PT Astra International. Setelah Henry keluar dari perusahaan pada Juli 2013, ia masih memanfaatkan relasi internal untuk memesan tiket perjalanan ke luar negeri.
Rezky yang masih aktif bekerja membantu pemesanan tiket pesawat dan voucher hotel melalui PT Astrindo Satrya Kharisma, yang merupakan mitra resmi perusahaan. Namun, pemesanan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pihak agen.
Dalam praktiknya, Henry menggunakan fasilitas tersebut untuk perjalanan pribadi bersama keluarga ke berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Korea Selatan. Total pemesanan mencapai 57 tiket dengan nilai tagihan sekitar Rp803 juta.
Dari Tagihan Hingga Jerat Pidana
Masalah muncul saat tagihan dialamatkan ke perusahaan, namun ditolak karena dianggap bukan kepentingan korporasi. Penagihan kemudian beralih langsung ke Henry.
Meski sempat membuat surat pernyataan untuk melunasi utang dan membayar sebagian, kewajiban tersebut tak kunjung diselesaikan. Situasi ini kemudian berujung pada proses hukum dengan dakwaan penipuan.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Henry bersalah dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Putusan ini diperkuat di tingkat banding. Namun, dalam proses kasasi, Henry berargumen bahwa perkara tersebut murni sengketa utang piutang.
Pertimbangan MA Ada Unsur Tipu Daya Sejak Awal
MA menolak seluruh dalil pembelaan. Dalam pertimbangannya, tindakan Henry dinilai mengandung unsur penggunaan “jabatan palsu”, karena memanfaatkan nama perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa hak.
Hakim menilai sejak awal tidak ada kejujuran dalam perjanjian tersebut. Artinya, hubungan hukum yang terbentuk bukan sekadar wanprestasi, melainkan penipuan.
Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pembayaran sebagian utang tidak menghapus unsur pidana. Namun, hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman, yang akhirnya diputus menjadi 1,5 tahun penjara.
Itikad Baik Jadi Garis Pembeda
Dari perkara ini, MA menegaskan prinsip penting dalam hukum:
- Wanprestasi terjadi ketika perjanjian dibuat dengan itikad baik, tetapi salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.
- Penipuan terjadi jika sejak awal sudah ada niat buruk, seperti penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, atau kebohongan.
Dengan demikian, bukan sekadar ada atau tidaknya utang yang menjadi tolok ukur, melainkan bagaimana perjanjian itu lahir.
Putusan ini menjadi rujukan penting dalam membedakan sengketa perdata dan pidana di Indonesia. Dunia bisnis dan masyarakat kini memiliki pedoman lebih jelas bahwa penyalahgunaan kepercayaan dengan niat buruk dapat berujung pidana, meski dibungkus dalam hubungan perjanjian.
Kejelasan ini juga diharapkan mampu mencegah kriminalisasi perkara perdata sekaligus menutup celah bagi pelaku yang mencoba bersembunyi di balik dalih wanprestasi.
Baca berita hukum dan ekonomi lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
