JurnalLugas.Com — Hari Raya Idul Adha selalu menghadirkan suasana religius yang kuat di tengah masyarakat. Ribuan hewan kurban disembelih, masjid dipenuhi jamaah, dan para pejabat berlomba menyerahkan sapi berbobot jumbo sebagai bentuk kepedulian sosial. Namun di balik kemeriahan itu, publik juga sering mempertanyakan satu hal sensitif, bagaimana makna ibadah kurban jika dilakukan menggunakan harta hasil korupsi?.
Pertanyaan tersebut kembali relevan di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap integritas pejabat negara. Kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan, melainkan simbol ketakwaan dan keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam, nilai utama kurban bukan pada besar atau mahalnya hewan, melainkan sumber rezeki dan ketulusan niat.
Secara bahasa, kurban berasal dari kata “qaruba” yang berarti mendekatkan diri. Dalam syariat Islam, ibadah ini menjadi bentuk penghambaan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.
Ulama dan akademisi Islam menegaskan bahwa ibadah tidak dapat dipisahkan dari kehalalan sumber harta. Harta yang diperoleh dengan cara zalim, suap, atau korupsi menjadi persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat luas. Dalam konteks ini, kurban yang dilakukan pejabat korup bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga menyangkut etika publik dan moral sosial.
Seorang akademisi syariah dalam kajiannya menyebut ibadah kurban merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang menuntut keikhlasan dan ketulusan hati. Ia menekankan bahwa kurban adalah syiar agama yang sarat nilai pengorbanan dan kepedulian sosial.
Di tengah masyarakat, muncul pandangan bahwa tindakan filantropi atau kurban dari hasil korupsi tidak otomatis menghapus dosa kejahatan finansial. Publik menilai pengembalian hak rakyat dan pertobatan nyata jauh lebih penting dibanding pencitraan melalui hewan kurban berukuran besar.
Fenomena ini juga ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Banyak warga mengkritik praktik pejabat yang tampil religius namun tersandung kasus korupsi. Sebagian publik menyindir bahwa ibadah tidak boleh dijadikan alat pencucian moral atau pencitraan kekuasaan.
Secara teologis, Islam mengajarkan bahwa Allah tidak melihat kemewahan persembahan, tetapi ketakwaan pelakunya. Nilai kurban terletak pada kejujuran, amanah, dan pengorbanan atas harta yang halal. Karena itu, pejabat publik dituntut menjaga integritas agar ibadah yang dilakukan benar-benar membawa manfaat spiritual dan sosial.
Pengamat sosial keagamaan menilai Idul Adha seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi para pemegang kekuasaan. Pengorbanan yang paling besar bukan sekadar membeli sapi mahal, melainkan keberanian meninggalkan praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan kerakusan terhadap uang rakyat.
Kurban juga mengandung pesan moral tentang empati terhadap masyarakat kecil. Saat daging dibagikan kepada warga miskin, pejabat seharusnya memahami bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa dibangun melalui kebijakan yang koruptif. Sebab pada akhirnya, ibadah tanpa kejujuran hanya akan kehilangan makna sosialnya.
Dalam tradisi Islam, taubat tidak cukup diwujudkan lewat simbol keagamaan semata. Ada kewajiban memperbaiki kesalahan, mengembalikan hak yang dirampas, serta menghentikan perbuatan zalim. Karena itu, masyarakat kini semakin kritis membedakan antara ibadah yang lahir dari ketakwaan dengan ritual yang sekadar membangun citra.
Idul Adha sejatinya mengajarkan pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang rela menyerahkan apa yang paling dicintainya demi ketaatan kepada Allah. Pesan itulah yang semestinya menjadi refleksi bagi para pejabat: bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri.
Baca berita dan artikel lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
