JurnalLugas.Com — Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur memicu sorotan tajam terhadap sistem pengelolaan pangan untuk anak sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak investigasi menyeluruh dilakukan secara terbuka demi mengungkap akar persoalan dan memulihkan kepercayaan publik.
Desakan tersebut ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. KPAI menilai, transparansi menjadi kunci penting untuk memastikan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
“Kami meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh dan hasil uji laboratorium segera diumumkan ke publik,” ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Puluhan Siswa Jadi Korban
Insiden ini terjadi setelah makanan program MBG didistribusikan ke sejumlah sekolah di wilayah Jakarta Timur. Sedikitnya 72 siswa dari empat sekolah dilaporkan mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, hingga pusing.
Sekolah yang terdampak antara lain:
- SMAN 91 Jakarta
- SDN Pondok Kelapa 01
- SDN Pondok Kelapa 09
- SDN Pondok Kelapa 07
Para korban saat ini menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk:
- RSKD Duren Sawit
- RS Islam Pondok Kopi
- RS Harum
Evaluasi Total Sistem MBG
Lebih dari sekadar penanganan darurat, KPAI menekankan perlunya evaluasi total terhadap sistem distribusi makanan dalam program MBG. Mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanan dinilai harus ditinjau ulang secara menyeluruh.
Menurut Jasra, kegagalan dalam satu mata rantai saja dapat berujung pada risiko besar bagi kesehatan anak. “Perbaikan tidak bisa parsial. Ini harus menyentuh seluruh tata kelola, termasuk standar keamanan pangan di setiap titik distribusi,” tegasnya.
KPAI juga menyoroti pentingnya pelibatan suara anak dan orang tua dalam proses pemulihan program. Perspektif penerima manfaat dinilai krusial agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Jaminan Pengobatan Jadi Prioritas
Selain investigasi, KPAI meminta agar seluruh biaya pengobatan korban ditanggung penuh oleh negara melalui BGN. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya memastikan tidak ada korban yang terabaikan.
“Keselamatan dan pemulihan anak harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” kata Jasra.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Program MBG selama ini digadang sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas gizi anak di Indonesia. Namun insiden ini menjadi ujian serius terhadap kredibilitas program tersebut.
Jika tidak ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel, kepercayaan publik berpotensi merosot. Sebaliknya, penanganan yang tepat dapat menjadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh.
Kini, publik menanti hasil investigasi resmi yang diharapkan mampu menjawab penyebab pasti keracunan sekaligus memberikan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.
Baca berita dan analisis lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
