JurnalLugas.Com — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Salah satu perhatian utama adalah penempatan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp242 triliun yang dinilai tidak semestinya mengurangi ruang anggaran pendidikan.
Desakan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/8/2026). PDIP meminta anggaran pendidikan yang mencapai mandat minimal 20 persen APBN benar-benar diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Budi Sulistiono, mengatakan pemerintah perlu memastikan pelaksanaan pendidikan dasar berjalan sesuai amanat konstitusi, termasuk penyelenggaraan sekolah SD dan SMP secara gratis.
Menurut Budi, program MBG tetap memiliki tujuan sosial yang penting. Namun, pembiayaannya harus ditempatkan secara tepat agar tidak mengurangi porsi yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pendidikan.
“Anggaran pendidikan 20 persen harus tetap fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pelaksanaan sekolah dasar gratis,” ujar Budi dalam paripurna.
PDIP juga menyoroti cakupan penerima PBI-JKN dalam RAPBN 2027. Pemerintah didorong meningkatkan jumlah penerima hingga 35,5 persen penduduk atau sekitar 102 juta jiwa agar perlindungan kesehatan masyarakat semakin luas.
Selain pendidikan dan kesehatan, persoalan utang menjadi perhatian serius. Beban pembayaran bunga utang disebut mencapai Rp650,3 triliun, lebih besar dibanding anggaran perlindungan sosial yang berada di angka Rp549,8 triliun.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi alarm dalam penyusunan APBN. Pemerintah didorong memperkuat efisiensi belanja dan memastikan setiap kementerian serta lembaga memiliki ukuran kinerja yang jelas.
PDIP turut meminta reformasi subsidi energi senilai Rp387,9 triliun serta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Anggaran ketahanan pangan dan infrastruktur juga diminta benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, Fraksi PDIP menilai APBN 2027 harus lebih kuat menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, terutama pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM dan warga desa.
Di sisi lain, seluruh fraksi DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan RAPBN 2027. Tahapan berikutnya akan berlangsung melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah dan kementerian/lembaga terkait sebelum RAPBN ditetapkan menjadi undang-undang.
Baca berita dan informasi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
