JurnalLugas.Com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menekankan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak berhenti pada persoalan penyerapan anggaran. Setiap rupiah belanja negara harus benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun tidak boleh dipandang hanya sebagai angka dalam dokumen negara. Di balik anggaran tersebut terdapat kebutuhan jutaan keluarga, petani, pelaku UMKM hingga masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Said, keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup dinilai dari seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang muncul setelah anggaran digunakan.
“Anggaran harus diuji dari dampaknya, bukan hanya penyerapannya,” kata Said dalam keterangan yang diterima JurnalLugas.Com, Senin, 5 Oktober 2026.
Ia mencontohkan, anggaran pemerintah semestinya mampu membuat akses pendidikan semakin mudah, layanan kesehatan semakin terjangkau, pendapatan petani membaik, subsidi tepat sasaran, serta UMKM dan investasi mampu membuka lebih banyak peluang ekonomi.
Said juga mengingatkan agar pertanggungjawaban anggaran tidak hanya bersifat administratif. Program pemerintah harus bisa menunjukkan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat.
APBN Harus Kurangi Kesenjangan
Banggar DPR menilai APBN juga memiliki peran penting dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai belum cukup jika manfaatnya hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Kemajuan ekonomi, kata Said, harus ikut dirasakan masyarakat di Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera hingga desa-desa di Pulau Jawa.
Karena itu, APBN diharapkan menjadi jembatan pemerataan agar pembangunan tidak hanya terlihat melalui indikator ekonomi nasional, tetapi juga terasa di sekolah, puskesmas, pasar, sawah hingga kehidupan keluarga sehari-hari.
Said menegaskan, inti dari politik anggaran bukan sekadar menentukan besarnya uang yang dapat dibelanjakan negara. Hal terpenting adalah memastikan belanja tersebut menghasilkan perubahan nyata dan memperluas kesempatan masyarakat untuk maju.
“Tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan kesempatan mereka untuk berkembang,” tegasnya.
Dengan demikian, APBN 2027 dituntut tidak hanya efektif dari sisi penyerapan, tetapi juga mampu menjawab persoalan rakyat dan memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
