JurnalLugas.Com – Dukungan terhadap program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan stabilitas keamanan, tetapi juga menyentuh pelayanan publik, perlindungan pekerja, penanganan bencana, hingga ketahanan pangan.
Hal itu menjadi bagian dari peran yang disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mendukung Astacita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Suyudi memaparkan sejumlah langkah tersebut saat menjadi pembicara dalam Program Indonesia Punya Kamu (IPK) 2026 bertajuk “Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran” di Auditorium Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa keamanan menjadi salah satu unsur penting bagi kelangsungan pembangunan nasional.
Karena itu, Polri menyatakan akan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional,” kata Suyudi dalam keterangan resmi Polri.
Ia juga menyebut dukungan terhadap Astacita, terutama poin kedua dan ketujuh, sebagai bagian dari arah kerja institusinya.
Pemberantasan Kejahatan dan Perlindungan Masyarakat
Dalam bidang penegakan hukum, Suyudi menyampaikan bahwa Polri melakukan penindakan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk peredaran narkoba, perjudian daring, premanisme, dan pemerasan.
Menurut dia, langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga perekonomian nasional, kepastian hukum, dan iklim usaha yang aman.
Perhatian Polri, lanjut Suyudi, juga mencakup kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti perempuan, anak-anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang.
Selain penanganan perkara pidana, Polri menjalankan Desk Ketenagakerjaan untuk membantu menangani persoalan di bidang hubungan industrial.
Langkah ini disebut bertujuan melindungi hak pekerja sekaligus memfasilitasi penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap karyawannya.
Upaya tersebut memperlihatkan cakupan tugas kepolisian yang tidak hanya berhubungan dengan penindakan kejahatan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan perlindungan hak masyarakat.
Terlibat dalam Program Gizi, Infrastruktur, dan Pangan
Suyudi turut menjelaskan keterlibatan Polri dalam sejumlah program pemerintah di luar tugas penegakan hukum. Di antaranya adalah pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Polri juga berkontribusi dalam pembangunan Jembatan Merah Putih yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat. Pada sektor pangan, dukungan diberikan melalui upaya meningkatkan produksi jagung sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, penanganan bencana dan penguatan keamanan lingkungan disebut menjadi bagian dari kontribusi kepolisian dalam mendukung kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan berbagai program tersebut menempatkan Polri sebagai salah satu institusi yang terlibat dalam agenda pembangunan pemerintah, meskipun hasil dan dampaknya tetap perlu dilihat berdasarkan pelaksanaan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Kapolri Akui Institusi Masih Perlu Berbenah
Di samping menjalankan tugas operasional, Suyudi mengatakan Polri terus melakukan pembenahan internal. Langkah yang disebut mencakup penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan tugas kepolisian masih memiliki kekurangan. Karena itu, masukan masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan dan pengabdian institusi.
“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan,” ujar Suyudi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan Polri terhadap Astacita tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga dengan pembenahan organisasi dan peningkatan kepercayaan publik.
Pelaksanaan komitmen tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik, dan keterlibatan Polri dalam program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
