JurnalLugas.Com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian terkait kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) bagi kementerian/lembaga (K/L). Saat ditemui setelah acara Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 14 Juli 2024, Sri Mulyani mengatakan, “Nanti kita lihat.”
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menambahkan bahwa pihaknya akan menilai perkembangan arahan kebijakan ke depan. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan tetap bersikap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran. “Ini sudah semester II, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif,” ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) yang sebelumnya mencapai Rp50,14 triliun untuk tahun 2024. Namun, ia menegaskan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan secara selektif, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7).
Sri Mulyani menekankan bahwa pelaksanaan relaksasi AA harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan secara rinci berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.
“Kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak. Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara, berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun. Kebijakan ini dilakukan dengan pemotongan sebesar 5 persen untuk mengelola APBN secara fleksibel dan meningkatkan daya tahan APBN di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan automatic adjustment adalah langkah antisipatif yang diambil untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga, yang harus menjadi prioritas negara.
