JurnalLugas.Com – Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional dan mengerahkan pasukan militer pada Jumat, 19 Juli 2024, setelah aksi protes mahasiswa yang berlangsung selama tiga hari menewaskan 75 orang. Keputusan ini diambil untuk mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali.
Penerapan Jam Malam dan Pengendalian Militer
Jam malam tersebut mulai berlaku pada Jumat tengah malam, dengan pasukan militer ditempatkan di berbagai lokasi strategis untuk memastikan ketertiban. Situasi di Bangladesh, khususnya di ibu kota Dhaka, semakin tegang setelah 30 orang tewas dalam demonstrasi anti-pemerintah yang terjadi pada siang hari.
Gangguan Komunikasi dan Dampaknya
Selain penerapan jam malam, pemerintah juga memutus layanan internet seluler dan broadband, membuat komunikasi menjadi sangat terbatas. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu kerusuhan lebih lanjut.
Jadwal Jam Malam
Menurut aturan resmi, jam malam akan berakhir pada pukul 06.00 GMT pada Sabtu, memberikan jeda selama dua jam sebelum diberlakukan kembali hingga pukul 04.00 GMT pada Minggu. Pemberlakuan jam malam ini akan terus disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Dampak Terhadap Kegiatan Pemerintahan
Di tengah ketegangan yang melanda negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resminya ke Spanyol yang dijadwalkan pada Sabtu. Sebagian besar korban tewas dilaporkan terjadi di Dhaka, kota yang menjadi pusat aksi demonstrasi.
Korban dan Kerusakan
Lebih dari 2.000 orang terluka akibat bentrokan yang terjadi di seluruh negeri. Aksi protes ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh. Mahasiswa menolak untuk meninggalkan kampus meskipun pemerintah telah menutup lembaga pendidikan di seluruh wilayah.
Tuntutan dan Reaksi Pemerintah
Sebagian besar kuota pekerjaan publik saat ini diperuntukkan bagi putra dan cucu dari mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971. Pemerintah berencana untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Minggu mendatang guna mengurangi kuota tersebut menjadi 20 persen.
Krisis yang sedang berlangsung ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam sistem kuota pekerjaan publik di Bangladesh serta perlunya dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk mencapai solusi damai.
