JurnalLugas.Com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendukung pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga awal Juli 2024, setidaknya terdapat empat proyek SPAM senilai Rp4,6 triliun yang dijalankan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Hingga awal Juli 2024, Kemenkeu membantu penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Ubaidi S Hamidi dalam keterangan pers, Jumat (19/7/2024).
Bentuk Dukungan Kemenkeu
Ubaidi menjelaskan bahwa Kemenkeu menyediakan beberapa bentuk dukungan bagi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan air minum. Dukungan tersebut meliputi:
- Fasilitas Penyiapan Proyek dan Transaksi (Project Development Facility – PDF): Membantu dalam persiapan proyek.
- Dana Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund – VGF): Memberikan dukungan finansial agar proyek lebih menarik bagi investor.
- Penjaminan Pemerintah melalui PT PII: Menyediakan jaminan bagi proyek melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Mendukung pembangunan jaringan perpipaan hingga sambungan rumah.
“Dengan begitu, proyek SPAM akan semakin menarik minat investor dan lenders,” ujar Ubaidi.
Proyek SPAM yang Sedang Berjalan
Keempat proyek SPAM yang sedang berjalan adalah:
- Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur
- Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung
- Proyek KPBU SPAM Semarang Barat
- Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru
Pemerintah memberikan dukungan kepada keempat proyek tersebut melalui fasilitas PDF senilai Rp115,6 miliar, penjaminan pemerintah melalui BUPI, serta fasilitas VGF untuk tiga proyek senilai Rp1,19 triliun.
“Total nilai investasi keempat proyek SPAM tersebut sekitar Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah hingga total 500.000 SR,” tambah Ubaidi.
Tantangan dan Solusi Pembiayaan Infrastruktur Air Minum
Ubaidi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak menghambat komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penyediaan air bersih dan air minum.
Data dari World Water Forum ke-10 menunjukkan bahwa perkembangan investasi pada pipa air minum baru mencapai sekitar 20,6% hunian. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30% hunian, diperlukan dana sebesar Rp123 triliun, sementara APBN baru bisa mengakomodir 63% dari kebutuhan pendanaan tersebut.
“Oleh karena itu, inovasi investasi dari berbagai sumber pendanaan harus didorong sebagai sumber modal alternatif,” tegas Ubaidi.
