JurnalLugas.Com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini berada di bawah tekanan besar dari berbagai kalangan di Israel. Baik pemimpin oposisi Yair Lapid maupun mantan perdana menteri Ehud Barak secara terbuka menyerukan agar Netanyahu mundur dari jabatannya.
Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, Yair Lapid mengecam Netanyahu karena dianggap menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tawanan dengan kelompok Hamas. Lapid menegaskan bahwa Netanyahu harus mundur pada 8 Oktober, dengan alasan bahwa kebijakan Netanyahu memperburuk situasi dan mengabaikan nasib tawanan di Jalur Gaza.
Sementara itu, Ehud Barak juga melontarkan kritik tajam, memperingatkan bahwa kebijakan Netanyahu, terutama terkait dengan pengendalian poros Philadelphi di perbatasan Gaza-Mesir, tidak sesuai dengan kepentingan Israel. Barak menilai Netanyahu tidak layak memerintah dan telah menyeret Israel ke dalam situasi yang sangat buruk.
Dalam perkembangan terbaru, pada Senin, 25 Agustus 2024, media melaporkan bahwa kabinet koalisi sayap kanan Netanyahu sedang diboikot oleh para pemimpin masyarakat di wilayah utara yang diduduki Israel. Para kepala otoritas lokal mengumumkan bahwa mereka akan memboikot kabinet Netanyahu sampai solusi ditemukan untuk memulangkan para pemukim Zionis yang telah meninggalkan wilayah tersebut akibat operasi militer.
Pengumuman ini menandai meningkatnya ketegangan domestik dan menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kepemimpinan Netanyahu di tengah situasi konflik yang berkepanjangan.
