JurnalLugas.Com – Pengawasan terhadap badan intelijen negara menjadi isu strategis yang mendapatkan sorotan serius. Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menyoroti enam poin penting yang harus menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan menjaga integritas badan intelijen, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap hukum, hak asasi manusia (HAM), dan prinsip demokrasi.
1. Kepatuhan terhadap Hukum dan HAM
Menurut Khairul Fahmi, langkah pertama yang perlu dilakukan Timwas adalah memastikan bahwa semua kegiatan intelijen, seperti pengumpulan data dan operasi lapangan, dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap HAM dan penyalahgunaan kekuasaan dalam operasi intelijen harus dihindari secara tegas.
“Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Fahmi.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Poin kedua adalah pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran badan intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas anggaran, sekaligus mencegah potensi kebocoran.
3. Koordinasi Antarbadan Intelijen
Fahmi menilai bahwa koordinasi yang baik antara lembaga intelijen sangat penting untuk menghindari duplikasi tugas. Dengan koordinasi yang optimal, pertukaran informasi dapat berjalan efektif sehingga mendukung kinerja operasional intelijen.
“Timwas harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam,” ujar Fahmi.
4. Mencegah Politisasi dan Penyalahgunaan Wewenang
Potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik menjadi ancaman serius bagi independensi badan intelijen. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses rekrutmen dan penempatan personel sangat penting untuk menjaga profesionalisme lembaga-lembaga tersebut.
5. Evaluasi Kinerja Operasional
Timwas juga diminta untuk mengevaluasi kinerja badan intelijen dalam menghadapi ancaman non-tradisional, seperti kejahatan siber. Dengan ancaman baru yang terus berkembang, kinerja badan intelijen harus dievaluasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjaga keamanan nasional.
6. Penguatan Sistem Keamanan Digital
Ancaman digital dan serangan siber menjadi perhatian utama dalam pengawasan intelijen. Fahmi menekankan pentingnya memastikan bahwa badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur vital negara.
“Tim pengawas perlu memastikan badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam menghadapi ancaman siber,” tambahnya.
Pelantikan Timwas Intelijen DPR RI
Sebagai upaya penguatan fungsi pengawasan, Ketua DPR RI, Puan Maharani, melantik 13 anggota Timwas Intelijen DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2024. Tim ini berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Lima pimpinan utama tim pengawas adalah Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.
Dengan enam poin pengawasan yang diusulkan oleh Khairul Fahmi, Timwas Intelijen DPR diharapkan dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme badan intelijen negara. Langkah ini tidak hanya melindungi integritas lembaga intelijen, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap badan tersebut sebagai penjaga keamanan nasional.
