JurnalLugas.Com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko, menyatakan kesiapan organisasi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik jika mendapat arahan langsung dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Hal ini ditegaskan Handoko pada Rabu, 18 Desember 2024.
“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” ujar Handoko. Ia juga menambahkan bahwa Projo akan selalu menjadi wadah politik yang terbuka, baik untuk Jokowi maupun pihak lain yang ingin mendukung visi politik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Namun demikian, Handoko mengakui bahwa hingga saat ini belum ada diskusi mendalam antara Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. “Belum ada pembicaraan (dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” tambahnya, seraya menghindari spekulasi lebih lanjut.
Pemecatan Jokowi dan Keluarga dari PDIP
Sementara itu, dinamika politik terus memanas setelah DPP PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. Pemecatan ini diumumkan pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, membacakan surat keputusan pemecatan dalam siaran resmi PDIP pada Senin. Tiga surat bernomor 1649, 1650, dan 1651 tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Komarudin menyatakan, keputusan ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, ada 27 anggota PDIP lainnya yang turut dipecat, meskipun nama-nama mereka tidak diungkapkan secara rinci.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” ujar Komarudin saat membacakan salah satu poin dalam surat pemecatan.
Pemecatan ini menandai babak baru dalam perjalanan politik Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya, Jokowi tercatat bergabung sebagai kader PDIP pada 2014, disusul oleh Gibran pada 2019 dan Bobby pada 2020.
PDIP menyatakan bahwa keputusan ini akan dipertanggungjawabkan dalam kongres partai mendatang. Komarudin juga menegaskan bahwa surat keputusan dapat ditinjau kembali jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.
Langkah ini memicu spekulasi mengenai langkah politik Jokowi ke depan. Dengan potensi transformasi Projo menjadi partai politik, Jokowi mungkin memiliki kendaraan baru untuk melanjutkan pengaruhnya di kancah politik nasional. Namun, semua ini bergantung pada keputusan strategis Jokowi dalam menentukan arah politiknya.
Dinamika politik di Indonesia semakin menarik untuk disimak, khususnya terkait hubungan Jokowi dengan PDIP serta peran Projo di masa depan. Keputusan Jokowi untuk menjadikan Projo sebagai partai politik dapat menjadi langkah penting dalam membentuk lanskap politik nasional ke depan. Namun, waktu akan menjadi penentu utama sejauh mana langkah ini akan diwujudkan.
