JurnalLugas.Com – Dalam sebuah pernyataan yang tegas, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilandasi penegakan hukum yang murni. Ia berharap tidak ada unsur tendensi politik dalam proses tersebut, karena hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Menemukan kesalahan boleh, tapi mencari kesalahan kan tidak boleh,” ujar Rudianto pada Rabu, 25 Desember 2024. Sebagai legislator yang bertugas di bidang hukum, ia menyatakan bahwa Komisi III DPR RI selalu mendorong agar setiap kasus yang ditangani KPK dilakukan secara transparan dan adil.
Pentingnya Netralitas dalam Penegakan Hukum
Rudianto mengingatkan bahwa jika penegakan hukum terkesan memiliki motif politik, maka integritas KPK bisa dipertanyakan. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diharapkan masyarakat. Ia juga menyampaikan harapan agar pimpinan KPK yang baru dilantik dapat memastikan lembaga tersebut beroperasi secara independen dan profesional.
“Kita dorong KPK dalam penanganan kasus apapun itu untuk meluruskan dan memurnikan proses hukum. Jangan sampai ada kesan menargetkan individu tertentu,” lanjutnya.
Kasus yang Menjadi Perhatian Publik
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto bermula dari dugaan keterlibatannya dalam suap yang diberikan kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK, yang bersangkutan berperan aktif sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” jelas Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).
Menjaga Kepercayaan Publik terhadap KPK
Rudianto menambahkan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk melakukan pembelaan melalui jalur hukum yang tersedia. Ia mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, integritas dan netralitas lembaga tersebut harus terus dijaga.
Sebagai bagian dari Komisi III DPR RI, Rudianto memastikan akan terus mengawasi kinerja KPK untuk memastikan proses hukum yang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
Untuk berita dan analisis terkini lainnya seputar hukum dan politik, kunjungi JurnalLugas.Com.
