JurnalLugas.Com – Pada 10 Januari 2025, sekelompok anggota Kongres dari Partai Republik mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memberikan wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk merundingkan kembali pengambilalihan Terusan Panama dari Republik Panama. Inisiatif ini dipimpin oleh anggota Kongres Dakota Selatan, Dusty Johnson, dengan dukungan 15 anggota Kongres lainnya.
Menurut Johnson, langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut, terutama dengan meningkatnya pengaruh China di sekitar terusan. “Presiden Trump benar untuk mempertimbangkan kembali pembelian Terusan Panama,” ujar Johnson. Ia menegaskan bahwa penguasaan terusan ini dapat memperkuat posisi Amerika di dunia dan menjamin keamanan global.
Tuduhan Trump dan Penolakan Panama
Presiden terpilih Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Panama telah melanggar sejumlah kesepakatan dengan AS, termasuk mengenakan tarif tinggi pada kapal-kapal Angkatan Laut AS. Trump juga menyatakan bahwa ia sedang berunding dengan otoritas Panama terkait pengambilalihan kembali Terusan Panama.
Namun, klaim ini dibantah tegas oleh Menteri Luar Negeri Panama, Javier Martinez-Acha Zasquez, yang menyatakan bahwa tidak pernah ada kontak formal maupun informal antara pemerintah Panama dan tim Trump. Presiden Panama bahkan menyebut pernyataan Trump sebagai “ketidaktahuan sejarah yang parah.”
Menurut pemerintah Panama, kedaulatan atas Terusan Panama tidak bisa dinegosiasikan karena terusan tersebut sepenuhnya dimiliki negara berdasarkan Perjanjian Torrijos-Carter tahun 1977. Transfer penuh pengelolaan terusan telah selesai pada 31 Desember 1999, menandai berakhirnya kendali AS atas zona tersebut.
Pentingnya Terusan Panama
Terusan Panama adalah jalur strategis yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, memfasilitasi perdagangan global dan mobilisasi angkatan laut. Trump berpendapat bahwa kepemilikan AS atas terusan ini akan mengurangi biaya transportasi dan memperkuat pertahanan nasional. Namun, langkah ini menuai kritik internasional karena dianggap melanggar kedaulatan Panama.
Tantangan Diplomasi AS
Rencana pengambilalihan kembali Terusan Panama akan menghadapi tantangan besar, baik secara hukum maupun diplomasi. Keterlibatan China di kawasan ini menjadi alasan utama kekhawatiran Partai Republik, namun langkah seperti ini berpotensi memicu ketegangan geopolitik.
Meskipun RUU ini mencerminkan ambisi strategis AS, upaya untuk menguasai kembali Terusan Panama memerlukan pertimbangan matang terkait kedaulatan, hubungan internasional, dan dampaknya terhadap stabilitas regional.
Baca artikel menarik lainnya di JurnalLugas.Com.
