JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang mendorong KPK untuk fokus menangani kasus korupsi berskala besar atau megakorupsi. Pernyataan tersebut sejalan dengan harapan KPK untuk menuntaskan kasus-kasus yang memberikan dampak signifikan terhadap kerugian negara.
Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, KPK mengakui bahwa penanganan kasus besar membutuhkan daya dan upaya yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kasus kecil. Perbedaannya terletak pada nilai kerugian keuangan negara yang dihasilkan dari kasus tersebut.
“Daya dan upaya yang kami keluarkan dalam menangani perkara Rp10 miliar atau Rp10 triliun pada dasarnya sama. Harus ada penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, dan sebagainya. Namun, kerugiannya tentu berbeda,” ujar Asep Guntur Rahayu, Jumat (10/1/2025).
Dukungan Masyarakat Sangat Diperlukan
Asep menegaskan pentingnya laporan dari masyarakat dalam mendukung tugas KPK. Setiap tahun, KPK menerima banyak laporan terkait dugaan korupsi. Namun, tidak semua laporan tersebut terkait dengan kasus besar.
Ia mengajak masyarakat untuk terus melaporkan segala bentuk dugaan korupsi yang mereka saksikan, karena laporan kecil sekalipun dapat membuka pintu menuju pengungkapan kasus megakorupsi.
“Kami sangat terbantu oleh pelaporan dari masyarakat. Informasi sekecil apapun bisa menjadi langkah awal untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar,” tambahnya.
Kritik Megawati untuk KPK
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik kepada KPK, khususnya terkait penanganan kasus yang menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Megawati meminta KPK untuk tidak hanya fokus pada satu individu, tetapi juga mengusut kasus besar yang selama ini belum tersentuh.
“KPK itu saya yang bikin. Mosok gak ada kerjaan lain. Jangan hanya urusi Pak Hasto saja. Banyak tersangka yang lebih besar, tapi KPK diam saja,” ujar Megawati di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.
Megawati menegaskan perlunya KPK menunjukkan keberanian untuk mengusut kasus-kasus besar yang berpotensi memberikan dampak besar pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia juga berharap pernyataan ini menjadi pemicu bagi KPK untuk lebih aktif dan selektif dalam menangani kasus.
Dorongan Megawati dan apresiasi KPK terhadap hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan masyarakat dan keberanian penegak hukum. Dengan komitmen bersama, diharapkan kasus-kasus megakorupsi yang selama ini menggerogoti keuangan negara dapat diungkap secara tuntas.
Untuk berita dan analisis mendalam lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
