JurnalLugas.Com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam upaya menekan harga kebutuhan pokok serta biaya perjalanan haji. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra yang diadakan di Sentul, Jawa Barat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa masyarakat berharap dapat merasakan hasil nyata dari kinerja pemerintah. Salah satu upaya nyata tersebut adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau bisa, ongkos haji turun. Menteri Agama ada di sini? Badan Haji ada di sini? Saya ingin jadi presiden yang menurunkan harga-harga,” tegas Prabowo pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Sebagai bentuk keseriusannya, Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025. Keppres tersebut mengatur besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang berbeda-beda sesuai dengan embarkasi keberangkatan.
Sebagai contoh, calon jemaah haji yang berangkat dari Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) dikenakan biaya sebesar Rp58.875.751,00.
Selain memprioritaskan penurunan biaya haji, Presiden Prabowo juga memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia menegaskan bahwa harga gabah di tingkat petani harus tetap tinggi agar kesejahteraan petani meningkat.
Presiden meminta para pengusaha agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan demi menjaga keseimbangan perekonomian dan meringankan beban masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan kepada para penggiling padi untuk bekerja sama dengan pemerintah guna meningkatkan nilai tukar petani. Ia memperingatkan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani.
“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Jika ada yang melanggar aturan, kami akan bertindak tegas. Dasar hukum kami jelas, yaitu UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” tegas Prabowo.
Kebijakan strategis yang diterapkan oleh Presiden Prabowo diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam menekan biaya hidup serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan keberpihakan terhadap rakyat, diharapkan perekonomian Indonesia akan semakin kuat dan stabil.
Untuk informasi lebih lanjut terkait perkembangan kebijakan pemerintah, kunjungi https://jurnallugas.com.
