JurnalLugas.Com — Langkah tegas ditunjukkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yanMark-Upg memilih menolak sejumlah pengajuan proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) karena dianggap tidak masuk akal dan terindikasi penggelembungan anggaran.
Sikap itu muncul setelah dirinya resmi memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Di tengah euforia politik dan banyaknya pihak yang mulai mendekat, Bobby mengaku justru menemukan berbagai proposal proyek yang dinilai janggal.
Menurut Bobby, sejumlah dokumen proyek tiba-tiba sudah berada di meja kerjanya tanpa melalui proses pembahasan yang semestinya. Mulai dari tahapan perencanaan, evaluasi teknis, hingga pemaparan konsep pembangunan disebut tidak pernah dilakukan secara terbuka.
“Ada yang datang mengucapkan selamat, lalu meminta tanda tangan persetujuan proyek. Saya tanya dulu ini proyek apa dan bagaimana prosesnya,” ujar Bobby dalam keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Jumat 22 Mei 2026.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan gedung dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah. Bobby menilai proyek tersebut tidak memiliki penjelasan rinci yang cukup untuk langsung disetujui.
Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut belum pernah dipresentasikan secara detail, baik dari sisi desain pembangunan, urgensi kebutuhan, maupun rincian penggunaan anggaran. Karena itu, Bobby memilih untuk tidak menandatangani dokumen pengajuan tersebut.
Keputusan itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru di Sumatera Utara ingin memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Bobby menegaskan dirinya tidak ingin menyetujui proyek hanya karena adanya kedekatan politik ataupun tekanan dari pihak tertentu.
Menurutnya, setiap program pembangunan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekadar proyek besar yang menguras anggaran daerah tanpa arah yang jelas.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah tersebut dapat menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Praktik pengajuan proyek tanpa kajian matang dinilai berpotensi memicu pemborosan hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Pengawasan sejak tahap awal memang penting agar anggaran daerah benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, sikap tegas terhadap proyek yang dianggap tidak rasional juga dinilai mampu memberi pesan kepada OPD agar lebih berhati-hati dalam menyusun program pembangunan. Transparansi dan keterbukaan dianggap menjadi faktor utama agar setiap proyek dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Di tengah perhatian publik terhadap efisiensi anggaran, langkah Bobby Nasution kini menjadi perbincangan luas. Banyak pihak menilai keputusan tersebut dapat menjadi contoh bagaimana kepala daerah mulai berani menyaring proyek-proyek besar yang berpotensi membebani keuangan daerah.
Baca berita dan informasi menarik lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
