JurnalLugas.Com – Pada Jumat, 15 Februari 2025, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, bersama Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana apa pun yang bertujuan memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Anwar Ibrahim mengungkapkan, dalam percakapan yang berlangsung pada Jumat malam, dirinya dan El-Sisi mendiskusikan kondisi kemanusiaan di Gaza serta upaya rekonstruksi yang mendesak dilakukan pascakonflik.
“Presiden El-Sisi dan saya dengan tegas menolak segala upaya yang memaksa warga Palestina keluar dari Gaza. Tindakan tersebut akan merusak perjuangan rakyat Palestina dalam membentuk negara yang merdeka dan berdaulat,” tulis Anwar melalui akun resmi X.
Perdana Menteri Malaysia itu juga memberikan apresiasi atas dukungan Mesir yang konsisten dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan serta layanan medis bagi warga Palestina yang menjadi korban serangan militer Israel. Anwar menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas internasional untuk memastikan bantuan bagi Palestina tersalurkan dengan lebih efektif.
Selain itu, Anwar Ibrahim turut menyoroti kolaborasi antara Malaysia dan Jepang melalui inisiatif Kerja Sama Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD). Program ini bertujuan mempercepat proses rekonstruksi Gaza serta mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di sana. Ia berharap dukungan global semakin meningkat agar hasil rekonstruksi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi warga Palestina.
Sementara itu, Mesir menyatakan tengah merancang rencana komprehensif terkait pembangunan kembali Gaza. Fokus utama rencana ini adalah memperbaiki infrastruktur yang hancur akibat serangan militer Israel selama 15 bulan terakhir, tanpa adanya relokasi paksa terhadap warga Palestina dari tanah mereka.
Di sisi lain, Yordania dan Mesir diketahui menghadapi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat agar bersedia menerima pengungsi Palestina. Desakan ini semakin mencuat setelah mantan Presiden AS, Donald Trump, menyuarakan gagasan untuk menguasai Gaza serta merelokasi penduduknya ke negara-negara Arab di sekitarnya. Trump bahkan mengusulkan agar Gaza diubah menjadi kawasan wisata yang dikendalikan oleh Amerika Serikat.
Namun, ide tersebut mendapatkan tentangan keras, tidak hanya dari Palestina, tetapi juga dari para pemimpin negara-negara Arab. Mereka berpendapat bahwa relokasi paksa justru akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina serta memperpanjang konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.
Langkah tegas Malaysia dan Mesir menjadi sinyal kuat bahwa komunitas internasional harus fokus pada solusi berkeadilan bagi Palestina, yakni mengupayakan kedaulatan penuh atas tanah air mereka tanpa adanya paksaan untuk meninggalkan wilayah Gaza. Solidaritas dunia sangat dibutuhkan agar hak-hak warga Palestina dapat ditegakkan.
Untuk informasi terkini dan berita kemerdekaan Palestina, kunjungi JurnalLugas.Com.
