JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai memetakan arah ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan global yang diperkirakan masih penuh tekanan hingga 2027. Fokus utama yang kini menjadi perhatian ialah menjaga kestabilan rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian pasar internasional.
Dalam sidang paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Pemerintah pun menargetkan pergerakan rupiah terhadap dolar AS berada dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 pada 2027.
“Strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar kita terhadap mata uang dunia,” ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato di hadapan anggota DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan berat yang sempat dialami rupiah beberapa waktu terakhir. Mata uang Garuda bahkan pernah menyentuh titik terlemah sepanjang sejarah pada perdagangan pertengahan Mei 2026.
Situasi global yang belum stabil membuat pemerintah memilih langkah hati-hati dalam menyusun kebijakan ekonomi jangka menengah. Selain menjaga kurs rupiah, pemerintah juga memprioritaskan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dalam dokumen KEM-PPKF, pemerintah memproyeksikan inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Angka tersebut dianggap ideal untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan.
Pengamat ekonomi menilai target kurs rupiah yang dipasang pemerintah mencerminkan sikap realistis terhadap kondisi global saat ini.
“Pemerintah tampaknya ingin menjaga optimisme pasar, tetapi tetap berhitung dengan risiko tekanan eksternal seperti suku bunga AS dan perlambatan ekonomi dunia,” ujar seorang analis ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan target suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada rentang 6,5 hingga 7,3 persen sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan fiskal.
Dari sisi anggaran negara, pemerintah berupaya mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kesehatan fiskal sekaligus tetap memberi ruang pembiayaan untuk program prioritas nasional.
Belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB.
Pemerintah optimistis strategi tersebut mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Target itu menjadi tahapan menuju ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Tak hanya fokus pada angka makro, pemerintah juga menargetkan dampak langsung terhadap masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi tersebut ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran nasional.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, sedangkan pengangguran terbuka ditekan ke level 4,30 hingga 4,87 persen.
Di sektor energi, pemerintah turut memasang asumsi harga minyak mentah Indonesia pada kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel. Sementara target lifting minyak bumi diproyeksikan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari.
Sidang paripurna DPR RI yang membahas KEM-PPKF RAPBN 2027 tersebut dihadiri ratusan anggota dewan dan jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Baca berita ekonomi nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
