JurnalLugas.Com – Partai Buruh menyatakan apresiasi atas usulan pembentukan koalisi permanen yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Namun, Partai Buruh juga menekankan bahwa keberlanjutan koalisi semacam itu akan ditentukan oleh variabel temporal dan dinamika politik jangka panjang.
Said Salahudin, Ketua Tim Pencapresan Partai Buruh, menjelaskan bahwa gagasan koalisi permanen telah menjadi bagian dari diskursus politik Indonesia, khususnya sejak periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Eksperimen politik serupa pernah dicoba, meskipun implementasinya berakhir dengan disintegrasi.
“Model koalisi permanen telah diuji pada masa pemerintahan Pak SBY, tetapi soliditas awal tidak mampu bertahan menghadapi tekanan elektoral menjelang pemilu berikutnya, sehingga menyebabkan fragmentasi,” ungkap Said pada Senin, 17 Februari 2025.
Dalam kerangka teori hukum tata negara dan studi perbandingan sistem politik, koalisi permanen memiliki justifikasi normatif yang kuat. Banyak negara dengan sistem demokrasi parlementer maupun presidensial menerapkan format koalisi jangka panjang untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan penguatan sistem dua blok kekuatan politik.
Konfigurasi semacam itu diyakini mampu memperkuat stabilitas parlemen melalui pembentukan kutub mayoritas pendukung pemerintah dan minoritas oposisi yang konsisten sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif. Struktur ini berpotensi mengurangi praktik politik transaksional dan pragmatisme berlebihan yang kerap menciptakan instabilitas politik.
“Meski model ini gagal terwujud di masa Pak SBY, terdapat peluang keberhasilan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Namun, validitas hipotesis ini hanya dapat dibuktikan melalui pengamatan longitudinal atas praktik politik ke depan,” kata Said.
Pada sisi lain, Partai Buruh menegaskan orientasi politiknya yang berakar pada aspirasi masyarakat kelas pekerja. Dalam konteks pencapresan 2029, Partai Buruh telah merancang sistem rekrutmen dan seleksi yang berbasis partisipasi publik dengan melibatkan elemen eksternal yang memiliki otoritas moral serta independensi institusional.
Partai Buruh berencana menginisiasi konferensi yang mengundang akademisi, aktivis, pemikir politik, serta unsur gerakan sosial pro-demokrasi. Forum ini bertujuan membentuk protokol rekrutmen capres yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi substantif.
“Proses penjaringan capres akan dirancang dengan menekankan prinsip demokrasi deliberatif. Sementara itu, penetapan calon Wakil Presiden tetap menjadi diskresi Partai Buruh, dengan mempertimbangkan faktor keseimbangan politik dan representasi,” tegas Said.
Lebih jauh, Said tidak menutup kemungkinan bahwa sistem seleksi capres Partai Buruh dapat bersinggungan dengan inisiatif koalisi permanen yang diusulkan Partai Gerindra. Namun, ia menilai bahwa proses pembentukan aliansi semacam itu baru akan menemukan momentum pada tahapan pra-elektoral, sekitar 2027.
“Pemilu 2029 masih dalam horizon jangka menengah. Dinamika koalisi politik akan mengalami intensifikasi seiring mendekati tahapan verifikasi partai peserta pemilu pada 2027,” jelasnya.
Partai Buruh menegaskan kesiapannya menjalin aliansi strategis dengan entitas politik lain yang memiliki komitmen ideologis terhadap peningkatan kesejahteraan kelas pekerja dan penguatan keadilan sosial.
“Koalisi yang dibangun atas dasar kesamaan perjuangan untuk memperbaiki kondisi buruh, petani, nelayan, serta kelompok rentan lainnya akan selalu kami sambut sebagai mitra strategis dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan,” tutup Said.
Untuk kajian lebih lanjut terkait perkembangan politik dan isu ketenagakerjaan, dapat diakses melalui JurnalLugas.Com.
