JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan efisien di Indonesia. Dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang digelar pada Selasa, 8 April 2025, Prabowo menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi, khususnya penghapusan peraturan teknis (Pertek) yang dinilai menghambat proses berusaha.
Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada lagi Pertek yang dapat dikeluarkan sembarangan oleh kementerian atau lembaga tanpa seizin langsung dari Presiden. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diterbitkan benar-benar mendukung kepentingan rakyat dan dunia usaha.
“Nggak ada lagi Pertek-Pertek. Pokoknya Pertek dikeluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan,” ujar Presiden Prabowo.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memangkas birokrasi yang rumit dan seringkali menjadi beban bagi pelaku industri serta UMKM. Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk tidak ragu dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, selama kebijakan tersebut tidak menambah kerumitan dan tetap tepat sasaran.
Pertek Dinilai Menghambat Dunia Usaha
Dalam sesi tanya jawab dengan para pengusaha dan ekonom yang hadir, Prabowo mengakui bahwa Pertek kerap kali menjadi momok yang menyulitkan dunia usaha. Beberapa aturan teknis bahkan disebut lebih “galak” dibanding keputusan presiden itu sendiri.
“Kadang-kadang, ini birokrat saya kasih peringatan. Sudah ada keputusan Presiden, mereka bikin lagi Pertek. Kadang Perteknya lebih galak daripada keputusan Presiden,” ungkapnya.
Presiden juga mendorong para pelaku usaha untuk proaktif menyampaikan keluhan apabila menemui Pertek yang tidak efektif. Laporan tersebut, menurutnya, dapat diteruskan ke kementerian terkait agar segera ditindaklanjuti.
Fokus pada Regulasi yang Efisien dan Berpihak ke Rakyat
Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih diminta untuk bekerja secara efisien, terutama dalam menyiapkan regulasi yang berpihak kepada rakyat, termasuk sektor industri dan perdagangan. Presiden menekankan bahwa kebijakan harus benar-benar mendukung produktivitas, bukan sebaliknya.
Salah satu perhatian utama Prabowo adalah soal impor barang. Ia menilai bahwa praktik impor yang tidak terkontrol bisa merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor agar tidak membuka celah bagi penyelundupan.
“Institusi kita harus beres, termasuk bea cukai. Jangan ada lagi prosedur yang mengada-ada, memperlambat proses. Penyelundupan harus kita hentikan karena itu mengancam industri dan lapangan pekerjaan rakyat kita,” tegas Prabowo.
Dengan arah kebijakan yang jelas ini, Prabowo berharap Indonesia dapat tumbuh menjadi negara yang ramah investasi, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Baca berita dan analisis selengkapnya hanya di JurnalLugas.Com
