JurnalLugas.Com – Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan ini menuai sorotan publik karena dianggap mengubah secara signifikan wajah hubungan sipil-militer di Indonesia.
Disahkan DPR pada 20 Maret dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2025, UU ini menjadi tonggak baru bagi peran dan struktur militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lantas, apa saja isi krusial yang perlu diketahui?
1. Prajurit Aktif Bisa Isi Pos Sipil Strategis
Salah satu perubahan yang paling menyita perhatian adalah Pasal 47 yang memperbolehkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga negara strategis. Di antaranya: Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, BIN, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tidak perlu pensiun dini, prajurit cukup ditugaskan.
Langkah ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, dianggap memperkuat integrasi lintas sektor keamanan. Namun, sejumlah pengamat menilai hal ini bisa mengaburkan batas sipil-militer dalam tata kelola negara demokratis.
2. Tugas TNI Diperluas ke Luar Urusan Pertahanan
Pasal 7 UU ini mempertegas bahwa tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kini diperluas. Jumlahnya bertambah menjadi 16 jenis tugas, termasuk keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana, pengamanan objek vital nasional, hingga dukungan teknis pada pembangunan nasional.
Artinya, TNI tak lagi hanya bertugas di medan tempur, tetapi juga akan hadir dalam berbagai sektor sipil yang bersinggungan dengan kepentingan strategis negara.
3. Masa Jabatan Panglima dan Kepala Staf Diperpanjang
UU baru ini memperpanjang usia pensiun prajurit. Panglima TNI dan kepala staf angkatan kini bisa menjabat hingga usia 60 tahun, bahkan memiliki masa jabatan hingga 12 tahun naik dari batas maksimal sebelumnya yang hanya 58 tahun dan 4 tahun masa jabatan.
Langkah ini disebut sebagai bentuk penguatan kontinuitas kepemimpinan militer, namun juga menimbulkan kekhawatiran soal potensi konsolidasi kekuasaan di satu tangan.
4. Penempatan TNI di Jabatan Sipil Jadi Semakin Terstruktur
Dalam aturan sebelumnya, prajurit TNI hanya boleh menempati jabatan di kementerian atau lembaga tertentu secara terbatas. Kini, daftar itu diperluas dan diatur lebih rinci. Penempatan TNI aktif tidak hanya bersifat teknis, tapi juga strategis. Regulasi internal antar-lembaga akan menjadi kunci harmonisasi agar tidak tumpang tindih dengan ASN.
Kontroversi atau Terobosan?
Bagi sebagian kalangan, perubahan UU ini membawa angin segar bagi penguatan pertahanan negara. Namun bagi sebagian lainnya, hal ini dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi membuka celah bagi dominasi militer dalam pemerintahan sipil.
Apapun itu, UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 sudah resmi berlaku. Kini, tantangan berikutnya adalah implementasi yang akuntabel dan tetap dalam koridor reformasi TNI yang selama ini dijaga pasca-reformasi 1998.
📰 Ingin ulasan tajam, terpercaya, dan lugas seputar dunia hukum dan militer? Kunjungi JurnalLugas.Com untuk informasi terkini dan analisis mendalam lainnya.
