JurnalLugas.Com — Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Menurutnya, Prabowo tidak ingin berlama-lama dalam mengeksekusi program-program kerja, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti pertanian dan ketahanan pangan.
“Pak Prabowo maunya gerak cepat. Kalau yang bikin lambat itu regulasi, ya regulasi yang harus diperbaiki,” ujar Sudaryono saat menghadiri kegiatan partai pada Minggu, 20 April 2025.
Sudaryono mengungkapkan, salah satu kendala klasik dalam pelaksanaan program pertanian adalah tumpang tindihnya aturan. Sebagai contoh, ia menyebutkan soal subsidi pupuk yang diatur dalam lebih dari 140 regulasi.
“Itu disederhanakan supaya masalah pupuk segera tuntas,” katanya, seraya menekankan bahwa terlalu banyak aturan justru membuat masyarakat bingung dan enggan bergerak.
Penyederhanaan Bukan Abai Pengawasan
Meski ingin proses berjalan cepat, Sudaryono menegaskan bahwa sistem pengawasan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyebut lembaga-lembaga seperti BPK, BPKP, kepolisian, hingga kejaksaan akan terus mengawal kebijakan agar tetap dalam koridor hukum.
“Kaidah pengawasan tidak akan dilonggarkan. Justru pengawasan yang sehat akan mempercepat realisasi program,” tegasnya.
Target Dua Periode untuk Prabowo
Dalam kegiatan Apel Kader Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jateng menyampaikan harapan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia hingga dua periode ke depan.
“Banyak program strategis yang butuh waktu panjang untuk tuntas. Sepuluh tahun adalah waktu ideal untuk mewujudkan visi besar beliau,” ujarnya.
Sudaryono juga menyinggung pengalaman dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi yang sama-sama menjalankan dua periode kepemimpinan untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional.
Astacita dan Pemerataan Ekonomi Lewat Koperasi
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menambahkan bahwa salah satu amanat besar Presiden Prabowo adalah mewujudkan keadilan ekonomi melalui visi Astacita—delapan cita-cita pembangunan nasional.
“Presiden ingin pemerataan ekonomi bukan sekadar jargon, tapi nyata dirasakan masyarakat,” ucap Ferry.
Sebagai implementasi visi tersebut, pemerintah mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Ferry menyebutkan, sebanyak 80.000 unit koperasi ditargetkan berdiri dan beroperasi aktif dengan dukungan penuh dari 15 kementerian dan lembaga negara.
“Koperasi Merah Putih nanti akan punya banyak fungsi: dari pengadaan sembako murah, layanan simpan pinjam, hingga klinik dan apotek desa,” jelasnya.
Program ini diharapkan mulai efektif berjalan pada bulan Juli 2025, lengkap dengan struktur organisasi koperasi yang mencakup minimal lima pengurus, tiga pengawas, dan anggota sebanyak mungkin.
Kehadiran Koperasi Merah Putih diyakini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kerakyatan dalam pemerintahan Prabowo ke depan.
📌 Untuk berita terkini dan tajam lainnya, kunjungi JurnalLugas.com
