JurnalLugas.Com –
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dengan tegas menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung kebijakan “Satu China” sebagai fondasi utama hubungan diplomatik bilateral. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam pertemuan 2+2 Tingkat Menteri China-Indonesia yang berlangsung di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing, Senin (21/4).
“Indonesia menganut kebijakan luar negeri ‘Satu China’. Dengan demikian, isu-isu seperti Taiwan, Xinjiang, dan Hong Kong kami pandang sebagai urusan domestik China. Kami tidak memiliki niatan untuk mencampuri karena secara prinsip itu adalah wilayah kedaulatan China,” ujar Menlu Sugiono.
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Forum ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada November 2024, di mana keduanya menyepakati kerja sama dalam lima pilar utama: politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat, maritim, dan keamanan.
Konsistensi Indonesia dalam Isu Taiwan dan Stabilitas Kawasan
Menlu Sugiono menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan militer, menghormati kedaulatan China dalam isu Taiwan. Terkait ketegangan di Laut China Selatan, Sugiono menyerukan pentingnya dialog berkelanjutan guna menjaga stabilitas kawasan.
“Kami mendukung penyelesaian melalui dialog. Ketegangan di Laut China Selatan harus diredam melalui komunikasi terbuka antarnegara agar tidak terjadi eskalasi konflik,” lanjutnya.
China Apresiasi Dukungan Indonesia
Menlu Wang Yi menyampaikan apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam mendukung prinsip “Satu China” dan meyakini dukungan ini akan terus berlanjut. Wang juga menegaskan bahwa isu-isu seperti Taiwan, Xinjiang, Tibet (Xizang), dan Hong Kong merupakan urusan internal yang tak patut dicampuri oleh pihak luar.
“Seiring Indonesia mendukung posisi kami, China juga berkomitmen mendukung Indonesia dalam berbagai isu internasional,” ujar Wang Yi.
Wang menekankan dua isu utama yang memerlukan dukungan Indonesia: soal Taiwan dan kelanjutan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan. Ia menyinggung Deklarasi Kairo (1943) dan Deklarasi Potsdam (1945) sebagai dasar legal atas kembalinya Taiwan ke pangkuan China.
Ketegangan Regional dan Peran ASEAN
Dalam konteks Laut China Selatan, Wang Yi berharap Indonesia memainkan peran aktif dalam menyukseskan kesepakatan COC. Ia juga mengingatkan agar ASEAN dan China tidak terpecah oleh campur tangan pihak luar.
“Selama ASEAN dan China bersatu, maka kekuatan eksternal tidak akan punya celah untuk menciptakan ketegangan. Kami pastikan China tidak akan melakukan aksi sepihak di kawasan,” tegas Wang Yi.
China Kecam Keterlibatan AS di Taiwan
Menteri Pertahanan China, Dong Jun, menyoroti manuver militer Amerika Serikat di kawasan, khususnya dukungan terhadap separatisme Taiwan. Ia menyatakan bahwa latihan militer China merupakan langkah pencegahan terhadap campur tangan AS dan upaya untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
“Reunifikasi Taiwan adalah tujuan nasional. Kami siap mencapainya dengan segala cara,” ujar Dong Jun.
Dong juga menyebut pengerahan sistem rudal jarak menengah AS ke Filipina Utara, termasuk sistem Typhon yang mampu meluncurkan rudal Tomahawk dan SM-6, sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan.
“Ini adalah dinamika yang berbahaya dan mengancam keamanan regional,” pungkasnya.
Untuk berita politik luar negeri dan isu strategis lainnya, kunjungi JurnalLugas.com.
