JurnalLugas.Com — Komisi II DPR RI menekan pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam rapat kerja bersama Menteri PANRB (MenPANRB) Rini Widyantini, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan perwakilan Otorita IKN, DPR menyoroti pentingnya ketegasan jadwal kepindahan yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang IKN.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kepastian pemindahan ASN menjadi krusial mengingat pembangunan infrastruktur di IKN sudah menggelontorkan dana besar. Ia menyebut, anggaran pembangunan infrastruktur IKN tahun 2025 mencapai Rp14,4 triliun, angka yang tergolong besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik perkantoran maupun permukiman ASN, yang telah dibangun di IKN bisa segera ditempati,” ujar Rifqi dalam rapat tersebut.
Menurut Rifqi, anggaran besar harus diiringi dengan langkah konkret. Ia menekankan, “Bangsa ini memerlukan kepastian. Jika pembangunan fisik sudah selesai, maka wajar jika publik menuntut kepindahan ASN segera dilakukan.”
Skema Pemindahan ASN Bertahap
Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa proses relokasi ASN akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan kelembagaan dan ketersediaan hunian dinas.
“Setiap pegawai ASN yang memiliki keluarga akan mendapatkan satu unit hunian dinas. Jadi, satu ASN, satu unit,” ungkap Rini.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, turut hadir dalam rapat bersama perwakilan dari Otorita IKN. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga agar transisi menuju IKN berjalan mulus dan tidak menimbulkan gejolak administratif maupun sosial bagi para ASN yang dipindahkan.
Dukungan Politik dan Pengawasan Anggaran
Komisi II DPR RI sebagai mitra Otorita IKN mengaku telah memberikan dukungan penuh terhadap anggaran pembangunan. Namun, Rifqi mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan akuntabilitas dan perencanaan matang, khususnya dalam aspek kepindahan sumber daya manusia negara.
Dengan dana triliunan yang telah digelontorkan, masyarakat kini menantikan langkah nyata dari pemerintah pusat dalam memulai babak baru pemerintahan di tanah Borneo.
Baca berita politik dan isu nasional terkini lainnya hanya di JurnalLugas.com.
