JurnalLugas.Com – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan hasil penting dari pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, saat menghadiri rangkaian agenda Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.
Dalam diskusi bilateral tersebut, kedua pejabat tinggi keuangan ini menekankan pentingnya peran Amerika Serikat dalam arah kebijakan global, khususnya melalui pengaruhnya di berbagai lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, posisi Amerika Serikat tetap menjadi anggota aktif sekaligus pemimpin di lembaga-lembaga internasional tersebut. Mereka memanfaatkannya untuk mendorong berbagai agenda nasional,” ujar Sri Mulyani pada Jumat, 25 April 2025.
Dampak Strategis Posisi Global AS
Pengaruh Amerika dalam institusi keuangan internasional dinilai strategis karena bisa mengubah struktur perdagangan dan kerja sama ekonomi lintas negara, termasuk relasi antara Indonesia dan AS.
Menurut Sri Mulyani, saat ini AS tengah menggagas sistem perdagangan internasional yang lebih resiprokal, atau saling menguntungkan. Hal ini menjadi perhatian utama Indonesia dalam memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi, baik lewat Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi negosiasi tarif baru yang sedang kita jalankan,” tambahnya.
Hubungan AS-Tiongkok Jadi Sorotan
Selain kerja sama bilateral, Menkeu juga menyoroti ketegangan hubungan antara AS dan Tiongkok yang menurutnya berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian kawasan, termasuk Indonesia.
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau dan mempelajari dinamika kebijakan luar negeri AS, karena akan memengaruhi proses negosiasi,” ucap Sri Mulyani.
Delegasi Indonesia Diapresiasi AS
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa proposal dari tim Indonesia mendapatkan apresiasi dari pihak AS. Dokumen tersebut dinilai komprehensif dan visioner, menunjukkan kesiapan Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mempercepat reformasi struktural dalam negeri.
“Respons positif ini menjadi bekal penting bagi Indonesia untuk masuk ke tahap pembahasan teknis. Status kita sebagai salah satu negara pertama yang menginisiasi proses ini menjadi keuntungan tersendiri,” katanya.
Tahap Negosiasi Formal Dimulai
Indonesia resmi menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025, yang menandai dimulainya fase awal negosiasi tarif. Indonesia pun masuk dalam jajaran 20 negara pertama yang lolos ke tahap tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian teknis dalam waktu 60 hari.
“Kami berharap pembahasan teknis dan seluruh detil negosiasi dapat rampung dalam dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Langkah ini menjadi bagian penting dari diplomasi ekonomi Indonesia menuju sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Untuk informasi dan berita lengkap lainnya, kunjungi JurnalLugas.com
