JurnalLugas.Com — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan udara terbaru yang dilancarkan Israel ke wilayah Suriah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat, 2 Mei 2025, Guterres menyebut aksi militer tersebut sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional Suriah.
Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menyatakan bahwa situasi yang memanas di beberapa wilayah Damaskus telah menimbulkan kekhawatiran serius. Ia mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama yang menyasar warga sipil tak berdosa.
“Serangan udara terbaru Israel yang menghantam area di dekat istana kepresidenan Suriah adalah tindakan yang mencederai kedaulatan negara tersebut,” tegas Dujarric dalam konferensi pers di markas besar PBB.
Sekjen PBB menyerukan penghentian segera atas segala bentuk serangan lintas batas oleh Israel, dan menekankan pentingnya menghormati keutuhan wilayah, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Suriah. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah Suriah dalam meredam eskalasi konflik dan menjaga stabilitas nasional.
Lebih lanjut, PBB mendorong agar otoritas Suriah melakukan penyelidikan terbuka dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam konteks jangka panjang, Guterres juga menegaskan kembali pentingnya mendorong transisi politik yang inklusif dan tertib di Suriah sesuai dengan parameter Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 2015.
Serangan yang dilakukan Israel pada Jumat pagi menargetkan wilayah strategis di ibu kota Damaskus, tak jauh dari kompleks istana presiden. Menurut laporan militer Israel, tindakan itu disebut sebagai peringatan terhadap kelompok bersenjata yang beroperasi di kawasan selatan Damaskus, yang mereka anggap sebagai ancaman potensial terhadap komunitas Druze.
Namun, berbagai kalangan menilai serangan tersebut memiliki motif provokatif. Pasalnya, hanya beberapa jam sebelumnya, para tokoh Druze Suriah merilis video pernyataan yang menyuarakan kesetiaan mereka terhadap persatuan nasional dan penolakan terhadap segala bentuk perpecahan maupun separatisme.
Pengamat politik dan militer menyebut bahwa langkah Israel berisiko memicu ketegangan sektarian dan bisa dimanfaatkan untuk mendiskreditkan komunitas tertentu di Suriah. Pemerintah Damaskus sendiri secara konsisten menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak semua kelompok agama dan etnis secara setara di seluruh wilayahnya.
Untuk informasi terbaru lainnya seputar dinamika kawasan Timur Tengah, kunjungi JurnalLugas.com.
