JurnalLugas.Com – Dalam kancah perekonomian global yang semakin kompetitif, Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghalangi daya saingnya, terutama bila dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang, jika tidak segera diatasi, berpotensi menurunkan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi regional.
Salah satu isu fundamental yang diungkapkan oleh Wijayanto adalah maraknya fenomena premanisme, khususnya yang terjadi di kawasan industri. Praktek-praktek premanisme yang dibiarkan berlarut-larut, tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang, mengarah pada terciptanya ketidakpastian hukum yang merugikan investasi.
“Premanisme di kawasan industri harus diberantas dengan segera. Tak hanya sekadar penindakan ringan, melainkan perlu adanya ‘shock therapy’ yang dapat menggugah kesadaran bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ketidakadilan ini tidak hanya merusak stabilitas sosial, tetapi juga menciptakan persepsi negatif bagi investor,” ungkap Wijayanto dalam diskusi tertutup yang berlangsung pada Jumat (2/5/2025).
Birokrasi dan Perizinan yang Menghambat Progresivitas Ekonomi
Selain itu, Wijayanto menyoroti permasalahan birokrasi yang kompleks dalam proses perizinan usaha. Meskipun Indonesia telah mengupayakan berbagai reformasi administratif, nyatanya, birokrasi yang berbelit-belit masih menjadi penghalang bagi banyak pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
“Permasalahan dalam proses perizinan usaha bukanlah hal baru, namun fakta menunjukkan bahwa kesulitan ini tetap berlanjut dan memperburuk iklim investasi di Tanah Air,” jelasnya.
Sektor Keuangan: Tingginya Margin Bunga dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
Dalam ranah sektor keuangan, Wijayanto mengkritik tingginya net interest margin (NIM) yang dibebankan oleh perbankan di Indonesia. Menurutnya, besarnya margin tersebut berimbas pada tingginya suku bunga kredit yang menyulitkan para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memperoleh akses pembiayaan yang terjangkau.
“Pengembangan pasar modal harus menjadi prioritas utama, sebagai instrumen yang dapat menyediakan alternatif pembiayaan jangka panjang. Dengan adanya pasar modal yang berkembang, akan tercipta persaingan sehat di sektor perbankan yang pada gilirannya dapat menurunkan suku bunga dan memperluas akses kredit,” paparnya.
Manipulasi Kebijakan TKDN: Sebuah Anomali Ekonomi
Wijayanto juga menyoroti praktek manipulasi dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama di sektor elektronik. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, pada kenyataannya banyak ditemukan penyimpangan yang merugikan industri domestik.
“Praktik manipulasi TKDN, seperti yang terjadi di sektor elektronik, di mana produk impor hanya dibungkus ulang dan dijual dengan klaim TKDN yang tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan yang seharusnya bermanfaat malah membuka peluang bagi praktek rent-seeking yang merugikan perekonomian,” tegas Wijayanto.
Ekonomi Informal dan Tantangan Kebijakan Fiskal
Selain itu, ekonomi informal yang mencakup lebih dari 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia turut menjadi hambatan bagi penerimaan negara dan pengembangan industri formal. Wijayanto menegaskan bahwa sektor ini membutuhkan penataan yang lebih serius, terutama dalam hal pemberantasan ekonomi bawah tanah yang sering kali merugikan sektor formal dan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal.
Ketenagakerjaan dan Politisasi Sistem Jaminan Sosial
Dalam aspek ketenagakerjaan, Wijayanto menyoroti ketidakpastian hukum yang menyelimuti pengaturan tenaga kerja asing dan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang rentan terhadap politisasi. Menurutnya, negara-negara seperti Vietnam telah jauh lebih progresif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini.
Biaya Logistik dan Infrastruktur yang Belum Optimal
Biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur yang belum maksimal juga menjadi faktor penghambat utama. Wijayanto mengingatkan bahwa efisiensi logistik dan peningkatan kualitas infrastruktur merupakan prasyarat yang tidak bisa ditunda untuk mewujudkan daya saing yang lebih tinggi.
Pentingnya Deregulasi dan Strategi Konkrit untuk Meningkatkan Daya Saing
Untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga, Wijayanto berpendapat bahwa Indonesia perlu melakukan deregulasi besar-besaran yang mencakup berbagai sektor. Langkah ini, katanya, harus disertai dengan strategi implementasi yang jelas dan terukur.
“Jika kita ingin bersaing setara dengan negara-negara seperti Vietnam, kita harus memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur. Ini bukan hanya soal niat, melainkan soal tindakan nyata yang didukung oleh kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekonomi,” pungkasnya.
Baca berita dan analisis terkini lainnya di JurnalLugas.com
