JurnalLugas.Com – Nvidia, raksasa semikonduktor asal Amerika Serikat, baru saja merilis laporan keuangan kuartal pertama tahun fiskal 2026 yang berakhir pada 28 April. Hasil laporan tersebut mengungkap dampak serius dari kebijakan pembatasan ekspor chip ke China oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, yang kini kembali menjabat.
Dalam laporan tersebut, Nvidia mencatat kerugian signifikan senilai 4,5 miliar dolar AS hanya dalam tiga bulan pertama tahun fiskal. Kerugian itu disebabkan oleh hambatan lisensi yang menghalangi distribusi chip AI andalan mereka, H20, ke pasar China — yang selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar.
Tak hanya itu, perusahaan juga kehilangan potensi pendapatan tambahan sebesar 2,5 miliar dolar AS dari penjualan chip yang gagal dikirim pada periode yang sama.
Proyeksi Kerugian Semakin Membengkak
Sebelumnya, Nvidia telah memprediksi akan mengalami tekanan biaya hingga 5,5 miliar dolar AS di kuartal pertama akibat regulasi tersebut. Namun kenyataannya, beban keuangan diperkirakan akan semakin besar di kuartal kedua, dengan potensi kerugian menyentuh angka 8 miliar dolar AS, meskipun pendapatan kuartalan diproyeksikan tetap tinggi, yakni sekitar 45 miliar dolar AS.
China: Pasar Penting yang Kini Tertutup
Dalam pernyataan resminya, CEO Nvidia Jensen Huang menyoroti pentingnya posisi China dalam ekosistem kecerdasan buatan (AI) global. Menurut Huang, China merupakan salah satu pasar AI terbesar dunia dan memainkan peran vital dalam pengembangan teknologi global.
“Pasar AI senilai 50 miliar dolar AS di China kini praktis tertutup bagi kami. Larangan ekspor chip H20 telah menghentikan seluruh bisnis pusat data Hopper kami di wilayah tersebut,” ungkap Huang.
Sikap Nvidia Terhadap Kebijakan Pemerintah AS
Nvidia secara terbuka menentang kebijakan pembatasan ekspor chip AI ke negara-negara tertentu, terutama China. Perusahaan menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah semacam ini justru akan merugikan industri teknologi AS secara keseluruhan.
Huang bahkan menyambut baik keputusan terbaru pemerintahan Trump yang membatalkan penerapan “Artificial Intelligence Diffusion Rule”, aturan yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden Joe Biden dan dirancang untuk memperketat lagi ekspor chip AI ke luar negeri.
Meski aturan baru tersebut dibatalkan, Nvidia tetap menghadapi tekanan besar dari kebijakan yang telah diberlakukan sebelumnya.
“Pertanyaannya bukan apakah China akan memiliki AI — itu sudah pasti. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pasar AI terbesar dunia akan menggunakan platform Amerika?” ujar Huang.
Ia menambahkan, membatasi akses China terhadap chip buatan AS tidak serta-merta menghentikan kemajuan teknologi negara tersebut. Sebaliknya, hal itu justru dapat memperkuat dominasi China di pasar luar negeri dan melemahkan posisi industri chip Amerika sendiri.
Ketegangan geopolitik dan kebijakan ekspor yang ketat kini menjadi tantangan besar bagi Nvidia dan industri semikonduktor AS. Perusahaan seperti Nvidia harus menavigasi lanskap bisnis yang semakin kompleks, di tengah dorongan global untuk penguasaan teknologi AI.
Baca terus perkembangan terbaru dunia teknologi dan geopolitik hanya di JurnalLugas.Com.
