Prabowo Ultimatum Pejabat Tak Mampu Mundur Sebelum Diberhentikan

JurnalLugas.Com – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme seluruh aparatur negara. Dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025), Prabowo memberikan pesan tegas: pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya sebaiknya mengundurkan diri, sebelum diberhentikan secara langsung.

“Semua penyelewengan, semua kebocoran harus dihentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang sarat makna kebangsaan.

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini menjadi refleksi dari semangat Pancasila sebagai dasar negara, yang menurut Prabowo harus menjadi pedoman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Baca Juga  Banjir Sumatera, Prabowo Akibat Pembalakan Liar, Ini Langkah Presiden

Persatuan adalah Kunci Ketahanan Nasional

Prabowo juga menyinggung kondisi global yang saat ini penuh ketidakpastian. Ia menekankan bahwa hanya dengan persatuan dan kekompakan nasional, Indonesia bisa bertahan dan bersaing di tengah perubahan geopolitik dunia yang dinamis.

“Saya percaya dan saya yakin, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Kita harus kuat, dan kekuatan itu hanya bisa kita capai jika kita bersatu,” ujarnya dengan nada optimistis.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persatuan tidak boleh digoyahkan oleh perbedaan. Justru, keragaman Indonesia harus dijadikan kekuatan, bukan sumber perpecahan yang dimanfaatkan oleh pihak asing.

“Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Itu inti pesan yang ingin saya sampaikan,” tambahnya.

Baca Juga  Usai Ledakan SMA 72 Jakarta, Prabowo Siapkan Aturan Baru Pembatasan Game Online

Seruan untuk Revolusi Mental dan Moral Pejabat Publik

Pernyataan Prabowo mencerminkan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan moralitas pejabat publik. Ia menyerukan revolusi mental bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Pernyataan ini juga diyakini menjadi sinyal awal dari kepemimpinan tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.

Untuk informasi dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait