JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan yang mereka ambil sejalan dengan arah strategi nasional. Menurutnya, urusan geopolitik dan geostrategi tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah.
“Ini harus inline, supaya kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus. Katakan dari kabupaten, kota, provinsi, dan juga presiden. Dengan demikian capaian itu bisa bersinergi,” ujar Lodewijk dalam pernyataannya, Selasa (24/6/2025).
Penegasan ini disampaikan dalam konteks mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 8 persen. Demi mempercepat capaian tersebut, Kemenko Polkam membentuk sembilan desk koordinasi dan satu satuan tugas khusus (Satgas).
Berikut adalah daftar desk koordinasi yang dimaksud:
- Desk Koordinasi Pilkada Serentak
- Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara
- Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba
- Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola
- Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan
- Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring
- Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data
Sedangkan satuan tugas khusus yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Organisasi Massa (Ormas) Terafiliasi Premanisme.
Dengan adanya desk dan satgas tersebut, Lodewijk berharap daerah bisa lebih optimal dalam menarik investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita harapkan investasi di daerah itu bisa secara optimal ditingkatkan,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menjamin implementasi kebijakan pusat yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
“Yang paling penting di sini adalah bahwa semua kepala daerah dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk membuat peraturan daerah, harus berperspektif HAM,” ujar Otto.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap isu HAM, dibuktikan dengan pembentukan Kementerian HAM yang berdiri sendiri dalam struktur Kabinet Merah Putih.
“Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” tegas Otto.
Kehadiran dua wakil menteri ini menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, baik dalam hal keamanan nasional maupun perlindungan hak warga negara.
Baca berita lengkap lainnya hanya di JurnalLugas.Com
